JAMINAN HALAL BUKAN HANYA DENGAN LABELISASI

 halal

Majelis Ulama Indonesia (MUI) belakangan ini menjadi sorotan karena dinilai tidak transparan soal sertifikasi halal. Bahkan monopoli sertifikasi halal yang selama ini dipegang MUI dianggap telah meresahkan masyarakat, Anggota Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengatakan, “Pembuatan sertifikasi halal oleh MUI ini semakin hari semakin meresahkan umat, dikarenakan ketidakjelasan prosedur pengajuan dalam pembuatan sertifikasi halal tersebut” (http://www.merdeka.com). Majalah Tempo juga mengkritik MUI, melalui edisi 22 Februari-02 Maret 2014, Tempo memuat tulisan berjudul “ASTAGA! LABEL HALAL”, dengan cover berilustrasikan kaleng bergambar babi disertai logo halal MUI. Tidak cukup di situ, Tempo juga menuding bahwa MUI telah menerima dana 78 juta dollar Australia atau setara dengan Rp 820 miliar dari Australia Halal Food Services (AHFS). Meskipun tudingan itu dibantah MUI, namun masalah ini sudah terlanjur menggelinding ke publik. Hingga pada akhirnya, pemerintah ikut angkat bicara. Menteri Agama mengatakan, “MUI harus menyerahkan otoritas cap sertifikasi dan kelembagaannya kepada negara. Dia beralasan, dalam undang-undang tidak pernah mencantumkan ormas sebagai pihak pelaksana, melainkan lembaga pemerintahan” (http://www.merdeka.com). Namun langkah pemerintah ini ditentang oleh Ketua MUI, Amidhan mengatakan, “Pemerintah tidak bisa mengambil domain ulama. Sertifikasi halal itu domain ulama (MUI) melalui Komisi Fatwa yang beranggotakan ulama dari berbagai organisasi Islam. MUI juga mencium bahaya, jika proses sertifikasi halal dipegang pemerintah. Sertifikasi ini bisa dipolitisasi untuk kepentingan tertentu”(http://www.vivanews.com).

Kengototan pemerintah untuk tetap mengambil kewenangan MUI dan keukeuhnya MUI untuk menjadi satu-satunya pemegang penerbitan sertifikasi halal ternyata sudah cukup lama. Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) yang diusulkan sejak tahun 2006 lalu yang hingga sekarang belum disahkan, karena tidak ada kesepakatan antara pemerintah dan MUI. Bagaimana sebenarnya sertifikasi atau labelisasi halal ini dalam pandangan Islam? Dan bagaimana sebenarnya peran dan tanggung jawab MUI dan pemerintah?

 

Umat Islam Wajib Mengkonsumsi Produk-Produk Halal

Kesadaran umat Islam untuk hidup dengan mengkonsumsi produk-produk halal patut diapresiasi. Sebab, saat ini banyak makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dsb yang diragukan kehalalannya telah beredar luas di masyarakat. Munculnya dorongan untuk mengkonsumsi produk-produk halal harus didukung semua pihak, baik pemerintah, ulama, pengusaha ataupun masyarakat. Karena hidup dengan aturan yang benar (Islam) sudah pasti akan membawa kemaslahatan, ketentraman dan kedamaian khususnya bagi umat Islam. Sesungguhnya Allah Swt telah menetapkan hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia maupun benda. Hukum yang berkaitan dengan perbuatan meliputi wajib, sunah, mubah, makruh dan haram. Sedangkan hukum yang berkaitan dengan benda adalah halal dan haram.

Adapun hukum asal sesuatu benda adalah mubah (boleh) / halal, Allah Swt berfirman : “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu… (TQS. Al-Maaidah (5) : 88). Namun, jika ada dalil yang mengharamkan, maka umat Islam diharamkan untuk mengkonsumsinya, Allah Swt. firman : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah berbuatan keji, termasuk perbuatan setan”. (TQS. Al Maidah (5): 90). ”Mereka bertanya kepadamu tentang khamr (minuman keras) dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”.(TQS. Al Baqarah (2): 219). “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang (ketika disembelih) disebut (nama) selain nama Allah…”(TQS. Al Baqarah (2): 170). Dari ayat-ayat tersebut telah jelas bahwa khamr, bangkai, darah, daging babi, binatang ketika disembelih disebut nama selain nama Allah adalah diharamkan untuk dikonsumsi umat Islam. Walaupun telah diolah, dimodifikasi sedemikian rupa, dan bahkan hanya sebagai katalisator sebagaimana babi yang banyak digunakan sebagai katalis dalam pembuatan obat-obatan, imunisasi, vaksin, kosmetik, makanan, dsb tetap haram.

Namun ada yang aneh dari penyataan Menteri Kesehatan RI, demi memperjuangkan barang haram yang terkandung dalam vaksin, Nafsiah Mboi menolak sertifikasi halal pada produk farmasi pada RUU JPH. Ia menyatakan bahwa produk farmasi seperti obat dan vaksin memang mengandung barang haram sehingga tidak bisa disertifikasi halal. Contohnya, walaupun bahan vaksin tidak mengandung babi, tapi katalisatornya itu mengandung unsur babi. Sehingga tidak bisa dinilai kehalalannya”(Pelita Online). Sementara itu, menurut Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI mengakui tingkat kesulitan yang dihadapi ketika melakukan sertifikasi obat halal di Indonesia, karena sebagian besar bahan baku obat berasal dari impor, yaitu sekitar 90 persen lebih, yang sebagian besar belum mempertimbangkan halal dalam memproduksinya (Memo).

Banyaknya produk-produk mengandung unsur babi harus mendorong umat Islam untuk berhati-hati. Karena hal ini sangat membahayakan umat Islam, baik dari sisi kesehatan terlebih tanggung jawab di akhirat kelak atas konsumsi barang haram. Meskipun ada pendapat yang membolehkan mengkonsumsi obat-obatan tersebut, ketika dalam keadaan darurat (sakit). Namun, ada juga pendapat yang tetap mengharamkan atas konsumsi obat-obatan yang haram, Rasulullah saw bersabda : “Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan untuk kamu bahwa tiap penyakit ada obatnya, oleh karena itu berobatlah, tetapi jangan berobat dengan yang haram”(HR. Abu Daud). Ibnu Mas’ud pernah juga mengatakan perihal minuman yang memabukkan: “Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhanmu dengan sesuatu yang Ia haramkan atas kamu.” (HR. Bukhari). Agar tidak bergantung pada negara lain, sudah saatnya negara melakukan upaya untuk memproduksi obat-obatan yang bahan bakunya 100% halal. Negara harus mengerahkan tenaga-tenaga ahlinya, menyiapkan fasilitas, anggaran dan apa saja yang menjadi kebutuhan untuk penelitian sehingga terwujudnya produk-produk yang halal.

 

Tanggung Jawab Negara atas Produk Halal

Upaya pemerintah untuk mendorong disahkannya RUU JPH kalau hanya sekedar untuk merebut kewenangan penerbitan sertifikasi halal dari tangan MUI, nampaknya sangat tidak elok dan tidak tepat. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama, semestinya tidak usah ikut campur dalam masalah tersebut dan juga tidak boleh tergiur serta terlibat praktek bisnis sertifikasi halal. Karena domain negara adalah sebatas melakukan pengawasan dan penegakkan hukum atas praktek-praktek curang yang terjadi di masyarakat, sedangkan masalah sertifikasi halal biarlah diurusi lembaga atau ormas. Karena masalah halal dan haram itu telah jelas, Allah Swt. firman : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, (berkurban untuk) berhalal, mengundi nasib dengan anak panah adalah berbuatan keji, termasuk perbuatan setan”. (TQS. Al Maidah (5) : 90). “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang (ketika disembelih) disebut (nama) selain nama Allah…”(TQS. Al Baqarah (2) : 170). Jika ada produk-produk yang dinilai mengandung unsur yang haram adalah tanggung jawab pemerintah untuk mengadili pelakunya.

RUU JPH tidak terlalu urgen untuk disahkan atau tidak, apalagi pengesahan itu ada motif yang hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Memberi label halal atau tidak pada suatu produk, itu urusan atau hak pedagang/pengusaha. Bisa saja, labelisasi atau sertifikasi halal bagi pedagang/pengusaha itu merupakan salah satu strategi marketing untuk meyakinkan pelanggan dengan harapan omset atau pendapatan akan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, pedagang/pengusaha bisa saja melabelisasi sendiri produknya atau dapat mensertifikasi ke ormas/lembaga yang melayani sertifikasi halal. Sehingga, sertifikasi/labelisasi menjadi hak umat islam bukan menjadi monopoli kelompok tertentu termasuk Negara.Yang menjadi domain Negara adalah bagaimana menjamin terhadap keberadaan produk-produk yang beredar adalah produk yang halal. Jika Negara menemui produk dengan label halal tapi ternyata setelah diteliti mengandung barang yang haram maka produsen produk tersebut telah melakukan tindakan kriminal dan harus diadili oleh pengadilan.

Sudah seharusnya negara bertanggung jawab dan menjamin atas kehalalan produk-produk yang beredar di masyarakat, tanpa berpikir untung dan rugi. Sebab, pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya, Rasulullah Saw. bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. (HR. Bukhari & Muslim). Namun demikian, bentuk tanggung jawab pemerintah adalah melakukan pengawasan dan menghukumi para pelaku, mulai dari produsen, distributor, agen beserta jaringannya. Pengawasan dilakukan pada semua produk, baik yang sudah disertifikasi, belum disertifikasi atau produk yang memang tidak disertifikasi.

Pengawasan tidak boleh bersifat sementara, akan tetapi harus terus menerus. Sebab sertifikasi halal seperti yang dikeluarkan MUI masa berlakunya kurang lebih hanya 2 tahun. Sementara itu, tidak ada jaminan atas produk yang telah disertifikasi halal tersebut dalam 2 tahun itu 100% tetap halal. Bisa saja saat uji sertifikasi, semua produknya berbahan halal, akan tetapi tidak menutup kemungkinan praktek kecurangan dapat terjadi setelah sertifikasi halal itu didapatkan. Oleh karena itu, pemerintah (Pengadilan Agama) harus mengawasi secara terus menerus bisa, setiap bulan, minggu bahkan setiap hari, dengan menyaksikan langsung yang terjadi di lapangan, baik ke pabrik-pabrik, apotik-apotik, toko-toko, minimarket yang jual obat berserta produk yang haram lainnya. Kecurangan adalah tindakan kriminal. Oleh karena itu, pangadilan tidak perlu menunggu adanya laporan dari masyarakat, jika ditemukan pelanggaran saat itu juga pengadilan (Qodhi Hisbah – pengadilan dalam Islam) dapat mengadili di tempat. Pengadilan dapat memberikan sanksi ta’zir terhadap siapapun yang terbukti melanggar hukum, bisa dilakukan penyitaan dan pelakunya dapat dihukum penjara, penutupan usaha, dan lainnya. Jadi, Jaminan halal itu bukan atas dasar labelisasi atau sertifikasi, akan tetapi jaminan negara adalah pengawasan dan penegakkan hukum atas kecurangan terhadap produk-produk yang beredar di masyarakat. Sudah saatnya Pengadilan Agama menangani masalah-masalah mu’amalah, seperti masalah kehalalan atau keharaman produk juga masalah-masalah yang lain, dan tidak hanya mengadili masalah perceraian, hak asuh anak, masalah harta gono gini. Dengan demikian, masyarakat akan merasa terlayani, dan dapat hidup dengan tenang, sehingga nampaklah kehidupan yang rahmattali’alamiin. Wallahu a’lam bisshowab.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s