SOLUSI KEMISKINAN! HARUSKAH DENGAN PROGRAM KB ?

kb

Program Keluarga Berencana memang banyak terinspirasi dari Teori Malthus yang menyatakan bahwa pertambahan jumlah penduduk menurut deret ukur (1,2,4,8 dst) sementara persediaan bahan makanan menurut deret hitung (1,2,3,4 dst). Artinya, bahwa populasi manusia bertambah lebih cepat daripada produksi makanan, sehingga menyebabkan manusia bersaing satu sama lain untuk memperebutkan makanan dan menjadikan perbuatan sia-sia. Untuk itu dilakukan pengendalian jumlah penduduk.

BagaimanaIslam memandang tentang hukum KB baik dengan menggunakan vasektomi dan tubektomi, dan alat KB yang lain? Dan benarkah jika kesejahteraan masyarakat bergantung pada sedikit atau banyaknya jumlah penduduk?

 

Hukum Keluarga Berencana dalam Islam

Pernikahan bukan hanya sarana memenuhi naluri seksual (gharizatu nau’) semata  namun juga merupakan sarana untuk memperoleh keturunan. Karenanya, Rasulullah SAW menganjurkan umat Islam untuk menikah dan kemudian mempunyai banyak keturunan. Beliau bersabda: “Nikahlah kalian dengan perempuan yang memberikan banyak anak dan banyak kasih sayangnya. Karena aku akan membanggakan banyaknya jumlah umatku kepada para Nabi lainnya di hari kiamat nanti” (HR. Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.)

Namun ada beberapa orang yang khawatir jika memiliki banyak keturunan akan membawa kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, dengan alasan karena pendapatannya pas-pasan.  Kekhawatiran seperti ini sebetulnya wajar, tapi sesungguhnya setiap anak yang dilahirkan pasti telah ditentukan rizkinya oleh Allah Ta’ala. Kita harus ingat firmanNya:

“…Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, …” (TQS. Al An ‘Am : 151)

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.(TQS. Al Isra’ : 31)

Namun demikian perlu juga diingat bahwa Islam juga mewajibkan kepada kepala keluarga untuk memberikan nafaqoh (nafkah) kepada keluarganya, baik nafaqoh dhohiriyah (nafkah fisik), misalnya mencukupi sandang, pangan, papan, dan kesehatannya, ataupun nafaqoh ruhiyah (nafkah batin), misalnya pendidikan, pengetahuan agama, dsb. Sehingga Islam bukan hanya memotivasi umatnya agar mempunyai banyak keturunan, tetapi juga menekankan agar keturunan tersebut dapat hidup secara berkualitas.

Dengan dasar pemikiran seperti itu para ulama membolehkan KB (keluarga berencana), dengan pertimbangan bahwa KB dapat menjadi sarana (washilah) untuk mengupayakan adanya keturunan yang lebih berkualitas. Para ulama berijtihad bahwa KB merupakan bentuk dari tanzhim an-nasl(merencanakan keturunan) dan bukan merupakan tahdid an-nasl (memutus keturunan, pemandulan). Di mana tanzhim an-nasl hukumnya mubah (boleh dilakukan) dan tahdid an-nasl hukumnya haram.

Saat ini ada banyak macam tata cara ber-KB, karenanya, KB yang saat ini berkembang tidak serta merta dapat digolongkan sebagai tanzhim an-nasl yang dibolehkan, tapi ada juga yang bisa digolongkan sebagai tahdid an-nasl yang diharamkan, tergantung tata cara KB yang dipergunakan.

Salah satu cara ber-KB yang terkategorikan tahdid an nasl adalah sterilisasi yang menyebabkan infertilitas. Sterilisasi ialah memandulkan lelaki atau wanita dengan jalan operasi (pada umumnya) agar tidak dapat menghasilkaan keturunan. Sterilisasi pada lelaki disebut vasektomi atau vas ligation. Vasektomi ialah usaha untuk mengikat (memotong) saluran sperma, sehingga sel mani laki-laki tidak dapat berfungsi.

Caranya ialah dengan memotong saluran mani (vas deverens) kemudian kedua ujungnya diikat, sehingga sel sperma tidak dapat mengalir keluar penis (urethrai). Sedangkan pada wanita disebuttubektomi atau tubal ligation. Tubektomi adalah usaha mengikat (memotong) saluran ovum sehingga sel telur wanita tidak dapat dibuahi. Caranya ialah dengan memotong kedua saluran sel telur (tuba palupi)dan menutup kedua-duanya, sehingga sel telur tidak dapat keluar dan sel sperma tidak dapat pula masuk bertemu dengan sel telur, sehingga tidak terjadi kehamilan. Oleh karena itu vasektomi dan tubektomi termasuk tahdid an-nasl (memutus keturunan, pemandulan). Hukumnya haram, sebagaimana fatwa MUI pada tahun 1979.

Saat ini ada yang membolehkan vasektomi dengan alasan ditemukannya teknologi yang memugkinkan disambung kembali saluran sperma yang telah dipotong (rekanalisasi). Sehingga menurut pendapat ini alasan sebab hukum (’illah) keharaman vasektomi, yakni pemandulan tetap, dapat dihilangkan, sehingga hukum vasektomi menjadi boleh (mubah), Namun MUI tidak setuju dengan pendapat ini. Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia tahun 2009 yang diikuti oleh sekitar 750 ulama dari seluruh Indonesia tetap mengharamkan vasektomi, dengan alasan bahwa upaya rekanalisasi (penyambungan kembali) saluran sperma yang telah dipotong tidak menjamin pulihnya tingkat kesuburan kembali yang bersangkutan, sehingga vasektomi tetap tergolong kategori tahdid an-nasl yang diharamkan. Keterangan bahwa upaya rekanalisasi (penyambungan kembali) saluran sperma yang telah dipotong tidak menjamin pulihnya tingkat kesuburan tersebut sebagaimana penjelasan dari Prof. Dr. Farid Anfasa Moeloek dari bagian Obsteri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran UI dan Furqan Ia Faried dari BKKBN.

 

Jumah Penduduk bukan Penyebab Kemiskinan

Program KB sesungguhnya bukanlah program yang bersifat Nasional namun program ini merupakan gerakan internasional. Terinspirasi dari Teori Robert Malthus, Para ekonom Kapitalis berpikir mengurangi angka kemiskinan melalui program pengendalian penduduk. Mereka berpikir jika jumlah penduduk sedikit maka sumber daya alam akan terdistribusi dalam jumlah besar pada penduduk dan sebaliknya. Logikanya dana satu juta jika dibagi 25 orang, maka tiap orang akan mendapat bagian 40 ribu. Namun Jika duit sejuta dibagi dengan sepuluh orang maka tiap orang hanya akan mendapatkan 100 ribu.

Namun ternyata logika ini bertabrakan dengan realitas di lapangan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita 2013 mencapai Rp 36,5 juta. per orang.        (http://www.kompas.com Rabu, 5 Februari 2014). Artinya jika satu keluarga terdiri dari bapak – ibu dan 2 orang anak maka total pendapatan keluarga tersebut 36,5 Juta X 4 orang = 146 Juta per tahun atau 12,1 Juta per bulan. Jika benar angka ini tentu saja mayoritas penduduk negeri ini telah hidup dalam kemakmuran. Namun kenyataanya sungguh bertolak belakang.

Jumlah penduduk miskin pada Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2013 mencapai 28,55 juta orang . Penduduk miskin menurut BPS adalah masyarakat yang pengeluran per bulannya sebesar atau kurang dari Rp 233.740,- per kapita per kapita per bulan. Sementara jumlah penduduk hampir miskin dengan pendapatan per kapita per bulannya di bawah Rp 280.488,- mencapai 27,12 juta jiwa. Jika penduduk hampir miskin dengan penduduk miskin dijumlahkan, maka ada sekitar  60 juta orang penduduk negeri ini dengan pendapatan kurang dari Rp. 300 ribu/bulan. Sebaliknya ada 40 orang terkaya di Indonesia versi majalah forbes yang memiliki total kekayaan senilai US$ 85 miliar atau setara Rp 751 triliun, separuh dari APBN Indonesia tahun 2012 sebesar Rp 1.500 triliun.

Artinya penyebab kemiskinan sesungguhnya bukan karena jumlah penduduk yang banyak namun kemiskinan terjadi akibat tidak seimbangnya struktur ekonomi karena distribusi kekayaan yang tidak merata sebagai dampak dari penerapan system  ekonomi Kapitalis trickle down effeck yang telah lama diterapkan di negeri ini.

Ekonomi dalam pandangan orang kapitalis bukan dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu serta terpenuhinya kebutuhan masing-masing individu secara menyeluruh, melainkan terfokus pada barang-barang yang akan memenuhi mereka. Dengan kata lain, terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan secara kolektif, dengan naiknya produksi dan bertambahnya pendapatan nasional di suatu negara. Dengan cara tersebut, maka distribusi pendapatan dilakukan dengan cara kebebasan kepemilikan dan kebebasan bekerja bagi anggota masyarakat.

Dengan kata lain, anggota masyarakat dibiarkan sebebas-bebasnya untuk memperoleh kekayaan apa saja yang mampu mereka peroleh, sesuai dengan faktor-faktor produksinya masing-masing. Baik pemenuhan tersebut dapat dipenuhi untuk seluruh anggota masyarakat, atau terjadi pada sebagian orang. ini jelas-jelas keliru dan bertentangan dengan realitas, serta tidak menyebabkan naiknya taraf kehidupan individu secara menyeluruh. Begitu pula, tidak pernah menghasilkan kemakmuran bagi setiap individu rakyat.

Islam telah memecahkan masalah bagaimana agar manusia memanfaatkan kekayaan yang ada. Dan inilah yang seharusnya dianggap sebagai masalah ekonomi bagi suatu masyarakat. Persoalan ketidaksejahteraan tidak terletak pada banyak tidaknya jumlah penduduk tetapi terletak pada problem ekonomi yang harus segera dibenahi, sehingga ketika membahas ekonomi, Islam hanya membahas masalah bagaimana cara memperoleh kekayaan, masalah mengelola kekayaan yang dilakukan oleh manusia, serta cara mendistribusikan kekayaan tersebut di tengah-tengah mereka. Atas dasar ini, maka hukum-hukum yang menyangkut masalah ekonomi dibangun di atas tiga kaidah, yaitu kepemilikan (property), pengelolaaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan ditengah-tengah manusia.

Struktur pertama yang harus dirombak adalah struktur sistem kepemilikan. Dari segi kepemilikan (property), sebenarnya yang merupakan pemilik kekayaan adalah Allah swt. Dalam hal ini , Allah Swt berfirman: “ dan berikanlah kepada mereka, harta dari Allah yang telah Dia berikan kepada kalian.” (QS. An Nur: 33). Oleh karena itu, kekayaan adalah milik Allah semata. Selanjutnya Allah swt. menyerahkan kekayaan tersebut kepada manusia untuk diatur dan dibagikan kepada mereka. Karena itu, sebenarnya manusia telah diberi hak untuk memiliki harta tersebut. Sebagaimana firman Allah swt: “ dan nafkahkanlah apa saja yang kalian telah dijadikan (oleh Allah) berkuasa terhadapnya.” (Q.S. Al Hadid: 7)

Selanjutnya Islam membagi sistem kepemilikan menjadi kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum.  Kepemilikan individu merupakan hukum syara’ yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan (utility) tertentu sehingga siapa saja dapat memanfaatkan dan memilikinya. Islam menjelaskan bahwa terdapat kepemilikan individu sehingga setiap orang bisa memiliki kekayaan dengan sebab-sebab (cara-cara) yang sesuai dengan aturan Islam. Sedangkan untuk pengelolaan kepemilikan, Islam telah mengatur hal tersebut, sehingga harus memperhatikan halal dan haram, tidak mengikuti hawa nafsu manusia.

Berikutnya ada kepemilikan umum untuk seluruh umat, yaitu pemberian izin Allah swt kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda, dimana mereka masing-masing saling membutuhkan, dan Allah melarang benda tersebut dikuasai oleh individu (swasta). Imam Ahmad meriwayatkan dari salah seorang Muhajirin yang mengatakan: Nabi saw. Bersabda: “manusia sama-sama membutuhkan dalam tiga hal: air, padang gembalaan dan api.” Di dalam Islam juga terdapat kepemilikan negara, negara berhak mendistribusikannya sesuai dengan alasan alasan syara’.

Kepemilikan negara yaitu harta yang menjadi hak kaum muslimin, sementara pengelolaannya menjadi wewenang khalifah, dimana khalifah dapat mengkhususkan sesuatu kepada kaum muslimin sesuai dengan apa yang menjadi pandangannya.

Adapun tentang tata cara (mekanisme) distribusi kekayaan kepada individu, dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebab-sebab kepemilikan serta transaksi-transaksi yang wajar. Syara’ melarang perputaran kekayaan hanya diantara orang-orang kaya saja, dan syara’ mewajibkan perputaran tersebut terjadi diantara semua orang. Disamping syara’ juga telah mengharamkan penimbunan emas dan perak, meskipun zakatnya tetap dikeluarkan. Sebagaimana firman Allah swt,”….. supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu…..” (TQS. Al Hasyr : 7)

 

Kesimpulan

Telah jelas bahwa syariat Islam yang sempurna mampu menyelesaikan persoalan yang tengah melanda umat, termasuk masalah kepadatan penduduk dan persoalan-persoalan yang ditimbulkannya. Sebagaimana firman Allah swt. ” Jikalau sekiranya penduduk-penduduk negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (Q.S. Al A’raf: 96)

Wallahu a’lam bishowab

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s