MENCABUT SUBSIDI BBM = MENCABUT KESEJAHTERAAN RAKYAT

Para pemimpin negara anggota APEC sepakat untuk mengembangkan daftar barang ramah lingkungan demi mendukung pertumbuhan ekonomi hijau, termasuk juga untuk mengurangi tarif rata-rata hingga lima persen atau kurang, hingga akhir 2015.
Kemudian dalam forum internasional tersebut juga akan menghilangkan hambatan non-tarif, termasuk persyaratan muatan lokal yang mendistorsi perdagangan barang dan jasa lingkungan.
Perlahan, negara anggota APEC juga memutuskan untuk mengurangi subsidi penggunaan bahan bakar fosil dan menargetkan pengurangan energi yang berlebihan di negara anggota APEC sampai 45 persen hingga 2035.
Para pemimpin pun berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah tertentu di 2013 untuk menerapkan praktek-praktek regulasi dalam ekonomi mereka, termasuk memastikan koordinasi peraturan internal pekerjaan, menilai dampak peraturan tersebut, dan melakukan konsultasi publik.
Mereka pun menyatakan keprihatinan yang mendalam mengenai kebuntuan yang dihadapi Agenda Pembangunan Doha.
“Pemikiran segar yang melibatkan pendekatan-pendekatan inovatif diperlukan, termasuk kemungkinan memajukan melibatkan bagian-bagian tertentu dari agenda Doha di mana konsensus mungkin tercapai sementara atau definitif,” tukas mereka.
Mengingat posisi genting dalam perekonomian global saat ini, para pemimpin juga berbagi pandangan mereka mengenai keadaan ekonomi global, sumber pertumbuhan global, dan pentingnya penciptaan lapangan kerja.

Apa yang dikemukakan oleh Enrique ini juga senada dengan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa. Fabby menilai positif wacana yang dimunculkan Kementerian ESDM untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi sebesar Rp 1.000 per liter untuk sebagian pengguna mobil pribadi. Menurut dia, hal itu tidak akan memberatkan masyarakat. “Kalau dalam konteks itu (saya) positif (setuju). Kan menaikkan pada level yang tidak memberatkan,” ucap Fabby ketika dihubungi beberapa waktu lalu.

Menurut Fabby, kenaikan serupa pernah terjadi pada tahun 2005 di mana harga BBM premium naik 100 persen dari Rp 2.400 menjadi Rp 4.500 per liter. Saat itu, katanya, masyarakat masih mampu membeli. “Konsumsi (BBM bersubsidi) terus naik sampai tahun 2008,” ujarnya. Dengan kondisi itu, ia menilai, jika kenaikan yang diwacanakan oleh pemerintah benar terjadi, masyarakat masih tetap mampu untuk membeli.

(kompas,26 112011)

 

Untuk kesekian kalinya, harga BBM kembali naik. Ini adalah realita pahit yang mesti diterima oleh sebagian besar rakyat Indonesia di tengah sempitnya kehidupan yang serba terbatas. Kenaikan harga BBM sudah dapat dipastikan akan memicu terjadinya kenaikkan harga berbagai kebutuhan pokok dan biaya hidup rakyat lainnya. Hal itu, suka atau tidak, di tengah-tengah jumlah penduduk miskin yang masih meliputi 60 persen penduduk, dan jumlah penganggur yang meliputi 36 persen angkatan kerja, pasti akan semakin memperberat beban hidup rakyat.

Ada beberapa argumentasi untuk menolak adanya kenaikan harga BBM, salah satunya argumentasi ilmiah yang dipaparkan oleh Revrisond Baswir antara lain:

1. Penghapusan subsidi BBM adalah bagian dari agenda Konsensus Washington untuk meliberalkan perekonomian Indonesia. Bersamaan dengan dilakukannya liberalisasi sektor minyak dan gas sebagaimana terungkap dalam UU Minyak dan Gas No. 22/2001, penghapusan subsidi BBM sesungguhnya adalah prakondisi bagi masuknya perusahaan perusahaan multinasional pertambangan minyak dan gas asing ke dalam bisnis eceran minyak dan gas di Indonesia. Pendek kata, penghapusan subsidi BBM adalah bagian dari proses sistematis untuk meminggirkan rakyat dan jalan lurus menuju neokolonialisme dan liberalisme.

2. Pemberian subsidi BBM sama sekali tidak melenceng kepada golongan mampu dan orang kaya. Sebaliknya, struktur perekonomian Indonesia lah sesungguhnya yang terlanjur sangat timpang. Dalam struktur perekonomian yang sangat timpang, jangankan subsidin BBM, subsidi pendidikan dan kesehatan, dan bahkan keberadaan pemerintah sesungguhnya lebih banyak dinikmati oleh golongan mampu dan orang kaya daripada oleh golongan tidak mampu dan rakyat miskin.

3. Subsidi BBM sama sekali tidak dapat dikambinghitamkan sebagai penyebab defisit APBN. Sebagaimana terungkap pada berbagai edisi Nota Keuangan, volume subsidi BBM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yaitu dari 4,7% PDB pada 2001, menjadi 1,9% PDB (2002) dan 0,7% PDB (2003 dan 2004). Defisit APBN terutama disebabkan oleh sangat besarnya beban angsuran pokok dan bunga utang yang dipikul oleh pemerintah. Jumlahnya mencapai Rp145 triliun atau sekitar sepertiga volume APBN. Selain itu, sejalan dengan naiknya peringkat Indonesia sebagai negara juara korupsi, defisit APBN juga dipicu oleh sangat besarnya volume pembocoran dan pemborosan APBN setiap tahunnya.

4. Kenaikan harga minyak bumi di pasar internasional sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapuskan subsidi BBM. Sebab, akibat kenaikan harga minyak bumi di pasar internasional, pemerintah sesungguhnya menikmati rejeki nomplok yang sangat besar jumlahnya. Sebagaimana tampak pada perbandingan ekpor dan impor BBM Indonesia tiga tahun terakhir: US$12,0 milyar dan US$6,0 milyar (2002), US$15,2 milyar dan US$7,8 milyar (2003), US$19,6 milyar dan US$11,5 milyar (2004), hasil ekspor BBM Indonesia ternyata senantiasa lebih besar dari pengeluaran impor BBM setiap tahunnya.

5. Penghapusan subsidi BBM dapat dipastikan akan memicu kenaikkan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup rakyat. Sementara itu, sebagaimana tampak pada struktur APBN 2005 yang bersifat kontraktif, dan susunan tim ekuin Kabinet Indonesia Bersatu yang dipenuhi oleh para ekonom neoliberal pemuja IMF, sama sekali tidak tampak tanda-tanda bahwa pemerintah memang memiliki kesungguhan dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
pemberlakuan pasar bebas menimbulkan dampak sangat negative, diantaranya:

  1. Serbuan produk asing dapat mengakibatkan kehancuran sektor-sektor ekonomi yang diserbu. Padahal sebelum tahun 2009 saja Indonesia telah mengalami proses deindustrialisasi (penurunan industri). Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, peran industri pengolahan mengalami penurunan dari 28,1% pada 2004 menjadi 27,9% pada 2008. Diproyeksikan 5 tahun ke depan penanaman modal di sektor industri pengolahan mengalami penurunan US$ 5 miliar yang sebagian besar dipicu oleh penutupan sentra-sentra usaha strategis IKM (industri kecil menegah). Jumlah IKM yang terdaftar pada Kementrian Perindustrian tahun 2008 mencapai 16.806 dengan skala modal Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar. Dari jumlah tersebut, 85% di antaranya akan mengalami kesulitan dalam menghadapi persaingan dengan produk dari Cina (Bisnis Indonesia, 9/1/2010).
  2. Pasar dalam negeri yang diserbu produk asing dengan kualitas dan harga yang sangat bersaing akan mendorong pengusaha dalam negeri berpindah usaha dari produsen di berbagai sektor ekonomi menjadi importir atau pedagang saja. “Buat apa memproduksi tekstil bila kalah bersaing? Lebih baik impor saja, murah dan tidak perlu repot-repot jika diproduksi sendiri.” (Ade Sudrajat Usman. Bisnis Indonesia, 9/1/2010)
  3. Karakter perekomian dalam negeri akan semakin tidak mandiri dan lemah. Segalanya bergantung pada asing. Bahkan produk “sepele” seperti jarum dan peniti saja harus diimpor. Jika banyak sektor ekonomi bergantung pada impor, sedangkan sektor-sektor vital ekonomi dalam negeri juga sudah dirambah dan dikuasai asing, maka apalagi yang bisa diharapkan dari kekuatan ekonomi Indonesia?
  4. Jika di dalam negeri saja kalah bersaing, bagaimana mungkin produk-produk Indonesia memiliki kemampuan hebat bersaing di pasar dunia? Data menunjukkan bahwa tren pertumbuhan ekspor non-migas Indonesia ke Cina sejak 2004 hingga 2008 hanya 24,95%, sedangkan tren pertumbuhan ekspor Cina ke Indonesia mencapai 35,09%. Kalaupun ekspor Indonesia bisa digenjot, yang sangat mungkin berkembang adalah ekspor bahan mentah, bukannya hasil olahan yang memiliki nilai tambah seperti ekspor hasil industri. Pola ini malah sangat digemari oleh Cina yang memang sedang “haus” bahan mentah dan sumber energi untuk menggerakkan ekonominya.
  5. Indonesia mengalami deindustrialisasi, karena produk hasil industri Indonesia kalah bersaing dengan produk asing. Dampaknya, ketersediaan lapangan kerja semakin menurun. Padahal setiap tahun angkatan kerja baru bertambah lebih dari 2 juta orang, sementara pada periode Agustus 2009 saja jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 8,96 juta orang. Pengangguran besar-besaran pasti akan terjadi. Padahal salah satu cara untuk menyerap tenaga kerja adalah melalui industri (Ismail Yusanto, RMOL 13/1/2010) Walhasil, perdagangan bebas yang dijalani Pemerintah Indonesia pada hakikatnya adalah ‘bunuh diri’ secara ekonomi.

Contohnya, di Haiti beras telah menjadi makanan pokok. Hingga 23 tahun lalu, produksi beras petani sekitar 95% kebutuhan domestik. Atas arahan IMF, negara memangkas tarif impor beras dari 35% menjadi 3% di 1995. Akibatnya, beras dari Amerika Serikat (AS) membanjiri pasar domestik Haiti. Sekarang 75% beras Haiti diimpor dari AS dan petani di sana kehilangan pekerjaan. Hancurlah sistem ketahanan pangan Haiti.

Perjanjian dan Perdangan Luar Negeri Dalam Islam

Sebelum menjelaskan hukum dari perjanjian perdagangan bebas terlebih dahulu perlu dipahami secara global bagaimana aturan perjanjian luar negeri Khilafah Islam. Secara umum perjanjian negara Islam dengan negara kafir (dar al-harb) hukumnya mubah. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

“Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian.” (QS An Nisa’ [4]: 90).

“Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya.” (QS An Nisâ [4]: 92)

Demikian pula Rasulullah SAW misalnya melakukan perjanjian dengan Yuhanah bin Ru’bah pemilik kota Ilah dan bani Dhamrah.

Syarat-syarat yang disepakati dalam perjanjian tersebut wajib ditunaikan oleh kaum muslimin sebagaimana halnya negara lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Rasulullah SAW bersabda :

“Kaum muslimin (wajib) terikat pada syarat-syarat yang mereka buat.”

Namun demikian syarat tersebut harus sejalan dengan Islam. Jika bertentangan maka isi perjanjian tersebut harus ditolak dan haram terikat padanya. Perjanjian netralitas yang bersifat permanen antara dua negara misalnya, yakni perjanjian untuk tidak saling menyerang sepanjang masa, perjanjian untuk menetapkan daerah perbatasan secara permanen tidak boleh disepakati. Ini karena perjanjian tersebut akan membatasi pelaksanaan jihad fi sabilillah. Demikian pula perjanjian untuk menyewakan pangkalan udara dan militer kepada negara-negara kafir juga tidak boleh ditandatangani. Ini karena perjanjian tersebut akan memudahkan negara kafir menguasai negara Islam. Rasulullah SAW bersabda:

“Semua syarat yang bertentangan dengan Kitabullah maka bathil.”

Adapun perjanjian luar negeri dalam bidang ekonomi, perdagangan dan keuangan maka secara umum hukumnya mubah karena masuk dalam kategori hukum sewa atas barang dan jasa (ijarah), jual-beli (bai’), dan pertukaran mata uang (sharf).

Namun demikian jika di dalam klausul perjanjian tersebut terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syara’ maka tidak boleh disepakati dan ditindaklanjuti. Sebagai contoh kesepakatan untuk mengekspor komoditi yang sangat vital bagi negara Islam, mengekspor komoditas yang justru memperkuat negara lain sehingga dapat mengancam negara Islam atau perjanjian yang merugikan industri-industri dalam negeri. Semua hal tersebut diharamkan karena mengakibatkan bahaya (dharar) bagi ummat Islam. Hal ini didasarkan pada kaedah ushul:

“Setiap individu (bagian) yang masuk dalam kategori mubah jika mengantarkan pada dharar maka individu (bagian) tersebut dilarang sementara individu (bagian-bagian) lain yang masuk dalam kategori tersebut tetap mubah.”

Perdagangan Bebas: Haram!

Pada prinsipnya pasar bebas merupakan bagian dari paket liberalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi, selain berarti menghilangkan peran dan tanggungjawab pemerintah dalam sektor ekonomi, kemudian menyerahkan semuanya kepada individu dan mekanisme pasar (kekuatan penawaran dan permintaan). Liberalisasi ini sekaligus akan merobohkan hambatan untuk perdagangan internasional dan investasi agar semua negara bisa mendapatkan keuntungan dari perdagangan dan mengalirnya investasi.

Pandangan ini jelas bertentangan dengan Islam dilihat dari Empat aspek:

  1. Dihilangkannya peran negara dan pemerintah di tengah-tengah masyarakat, yang notabene harus berperan dan bertanggung jawab terhadap seluruh urusan rakyatnya. Padahal dengan tegas Rasulullah saw. bersabda: Pemimpin (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan mereka (HR Muslim).
  2. Perdagangan bebas, dimana seluruh pemain dunia, bisa bermain di dalam pasar domestik tanpa hambatan, tanpa lagi dilihat apakah pemain tersebut berasal dari Dar al-Harb Fi’lan atau tidak, juga jelas bertentangan dengan Islam. Sebab, Islam memandang perdagangan internasional tersebut berdasarkan pelakunya; jika berasal dari Dar al-Harb Fi’lan, seperti AS, Inggeris, Perancis, Rusia, dsb, jelas haram.
  3. Perdagangan bebas, dari aspek kebebasan masuknya investasi dan dominasi asing di dalam pasar domestik, jelas menjadi sarana penjajahan yang paling efektif, dan membahayakan perekonomian negeri ini. Dalam hal ini, jelas haram, karena Allah SWT berfirman:

Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang Mukmin (Q.s. an-Nisa’ [04]: 141).

Selain itu, Nabi saw. juga bersabda:

Tidak boleh ada bahaya dan dhirar di dalam Islam (H.R. Ibn Majah)

  1. Perjanjian perdagangan bebas merupakan bentuk penghianatan terhadap rakyat yang seharusnya dilindungi dari ketidakberdayaan ekonomi. Dengan perjanjian tersebut, sengaja atau tidak, Pemerintah telah membunuh usaha dan industri dalam negeri baik skala besar apalagi skala kecil, yang tentu akan berdampak pada makin meningkatnya angka pengangguran.

Sesunguhnya Islam telah menawarkan kepada umat suatu sistem ekonomi yang dapat membangun kemandirian negara sekaligus menjamin berkembangnya industri-industri dalam negeri serta sektor ekonomi lainnya. Sistem Ekonomi Islam mengatur kepemilikan individu, kepemilikan negara dan kepemilikan umum. Kewajiban negara adalah memastikan tersedianya bahan baku, energi, modal dan pembinaan terhadap pelaku ekonomi rakyatnya.

Negara juga wajib mengatur ekspor dan impor barang sehingga betul-betul bisa mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Ekspor bahan mentah, misalnya, seharusnya dibatasi. Sebaliknya, ekspor barang-barang hasil pengolahan yang lebih memiliki nilai tambah harus terus ditingkatkan selama telah memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sebaliknya, impor barang-barang yang bisa mengancam industri dalam negeri harus dibatasi. Impor seharusnya hanya terbatas pada barang-barang yang bisa memperkuat industri di dalam negeri. Semua itu dilakukan antara lain dalam melindungi berbagai kepentingan masyarakat. Sebab, kewajiban negaralah untuk menjadi pelindung bagi rakyatnya.

Harta milik umum adalah milik rakyat

Harta yang termasuk milik umum adalah jenis-jenis harta yang pemanfaatannya ditetapkan oleh Asy-Syâri’ untuk masyarakat umum secara bersama-sama. Jenis harta yang termasuk dalam al-milkiyah al-’âmah ada tiga kelompok. Kelompok pertama: harta yang merupakan fasilitas umum yang jika tidak ada akan terjadi sengketa dalam mencarinya. Dasarnya adalah riwayat Abu Hurairah bahwa Rasul saw. bersabda:

 

ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ : الْمَاءُ ، وَالْكَلَأُ ، وَالنَّارُ

 

Tiga hal yang tidak boleh dihalangi (dari manusia) yaitu air, padang dan api (HR Ibn Majah).

 

Abu Khidasy Hibban bin Zaid asy-Syar’abi meriwayatkan dari salah seorang Sahabat Nabi saw. yang berkata: Aku pernah berperang bersama Rasul sebanyak tiga kali dan aku pernah mendengar beliau bersabda:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْكَلإَ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ 

 

Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api (HR Abu Dawud, Ahmad, al-Baihaqi dan Ibn Abi Syaibah).1

 

As-Sarakhsi dalam Al-Mabsûth menjelaskan, “Di dalam hadis ini terdapat penetapan berserikatnya manusia baik Muslim maupun kafir dalam ketiga hal itu. Demikian juga penafsiran perserikatan ini dalam air yang mengalir di lembah dan sungai besar seperti Jihun, Sihun, Eufrat, Tigris dan Nil. Status pemanfaatanya seperti pemanfaatan matahari dan udara; Muslim maupun non-Muslim memiliki hak yang sama saja. Tidak seorangpun boleh menghalangi seseorang dari pemanfaatan itu. Statusnya seperti pemanfaatan jalan umum untuk berjalan di jalan itu. Maksud mereka dari frasa syarikah bayna an-nâs (berserikat di antara manusia) adalah penjelasan ketentuan pokok kebolehan dan kesetaraan (musâwah) di antara manusia dalam hal pemanfaatan (ketiganya), bukan karena ketiganya milik mereka. Jadi air di lembah itu bukan milik seseorang.”2

 

Redaksi hadis di atas menggunakan isim jamid sehingga mengesankan berserikatnya masyarakat dalam sembarang air, padang dan api. Namun jika dikaji lebih jauh, ternyata Rasulullah saw. membolehkan sumur di Thaif dan Khaibar dimiliki oleh individu untuk menyirami kebun. Rasul juga membolehkan Utsman ra. membeli sumur dari seorang Yahudi di Madinah yang kemudian ia wakafkan. Seandainya berserikatnya manusia itu karena zatnya, tentu Rasulullah saw. tidak akan membolehkan sumur itu dimiliki oleh individu, atau diperjualbelikan seperti dalam kasus Utsman ra. itu.

Dengan demikian, berserikatnya masyarakat dalam air, padang rumput dan api itu bukan karena zatnya, tetapi karena keberadaannya yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang jika tidak ada akan terjadi perselisihan atau masalah dalam mencarinya. Sifat ini menjadi ‘illat istinbâthan perserikatan manusia dalam ketiga hal itu.

Kaidah ushul menyatakan, “Al-Hukm yadûru ma’a ‘illatihi wujûdan wa ‘adaman (Ada dan tidaknya hukum mengikuti ada dan tidaknya ‘illat).” Karena itu, masyarakat berserikat bukan hanya pada fasilitas umum yang berupa air, api—mencakup sumber energi—dan padang rumput saja, tetapi juga dalam semua harta yang memenuhi sifat sebagai fasilitas umum yang keberadaannya dibutuhkan masyarakat secara bersama yang jika tidak ada akan terjadi perselisihan dalam mencarinya.

Kelompok kedua: barang tambang yang depositnya besar. Abyadh bin Hammal ra. bercerita:

أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ فَقَطَعَ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ أَتَدْرِى مَا قَطَعْتَ لَهُ إِنَّمَا

قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ. قَالَ فَانْتَزَعَهُ مِنْهُ

Ia pernah datang kepada Rasulullah saw. dan meminta diberi tambang garam. Lalu Beliau memberikannya. Ketika ia pergi, seorang laki-laki yang ada di majelis itu berkata, “Tahukah Anda apa yang Anda berikan, tidak lain Anda memberinya laksana air yang terus mengalir.” Ia berkata: Rasul lalu menariknya dari Abyadh bin Hammal (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibn Majah, Ibn Hibban, dll).

Riwayat ini berkaitan dengan barang tambang garam, bukan garam itu sendiri. Apalagi dalam riwayat an-Nasai dari Amru bin Yahya bin Qais jelas disebutkan ma’din al-milh (barang tambang garam). Awalnya Rasul saw. memberikan tambang garam itu kepada Abyadh. Namun, ketika beliau diberi tahu tambang itu seperti al-mâ‘a al’iddu, maka Rasul menariknya kembali dari Abyadh. Al-mâ‘a al’iddu adalah yang terus mengalir tidak terputus, artinya cadangannya besar sekali. Jadi, sebab (’illat) penarikan tambang itu adalah keberadaanya yang terus mengalir tak terputus, yaitu cadangannya besar sekali. Karena itu, semua barang tambang yang cadangannya besar sekali—baik barang tambang permukaan ataupun di perut bumi; baik berupa benda padat seperti besi, emas, perak, dsb atau berupa cair seperti minyak bumi maupun berupa gas seperti gas bumi—maka semua itu termasuk dalam cakupan hadis di atas, yaitu merupakan milik umum.

 

Kelompok ketiga: harta yang tabiat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki individu seperti sungai, danau, laut, jalan umum, lapangan, masjid, dsb; yaitu harta-harta yang mencakup kemanfaatan umum. Meski harta milik publik jenis ketiga ini seperti jenis pertama, yaitu merupakan fasilitas umum, jenis ini berbeda dari sisi sifatnya, yaitu bahwa tabiat pembentukannya menghalangi jenis harta ini untuk dimiliki oleh pribadi. Ini jelas berbeda dari jenis pertama yang zatnya—misalnya air—boleh dimiliki individu, namun individu dilarang memilikinya jika dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi meskipun dalil harta kelompok ketiga ini adalah berlakunya ’illat syar’iyyah (keberadaannya sebagai fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat), esensi zatnya menunjukkannya sebagai milik umum dan tidak boleh dimiliki secara pribadi. Karena itu, kelompok harta ini menjadi kelompok tersendiri yang dibedakan dari kelompok pertama. Ini meliputi sungai, danau, laut, selat, teluk, jalan umum, dsb; juga bisa mencakup masjid, sekolah negara, rumah sakit negara, lapangan, dsb.

Haram Dikuasai Individu 

Penguasaan oleh individu atas harta milik umum akan membahayakan masyarakat, menyebabkan eksploitasi atas masyarakat, menghalangi akses masyarakat terhadapnya, menyebabkan konsentrasi kekayaan pada segelintir orang dan masyarakat tidak bisa mendapatkan manfaat yang besar dan strategis dari harta milik umum itu. Karena itu, harta milik umum itu haram dikuasai individu atau swasta. Hal itu tampak jelas dalam hadis al-muslimûn syurakâ‘… dan dalam penarikan Rasul saw. atas tambang yang semula diberikan kepada Abyadh bin Hammal. Dengan demikian semua harta milik umum itu harus dikelola oleh negara yang mewakili masyarakat
Nampak jelas, bahwa rencana kenaikan harga BBM bukan semata-mata karena naiknya harga BBM tingkat dunia ataupun rendahnya produktifitas penambangan BBM lokal dan atau alasan klise lainnya. Rencana kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah lebih disebabkan adanya konspirasi asing,WTO, Bank Dunia dan ataupun para kapitalis rakus lainnya. Di samping juga lemahnya posisi tawar politik pemerintah Indonesia yang senantiasa membebek pada kepentingan barat.

 

Atas dasar ini, kaum muslimin wajib menolak politik pasar bebas karena strategi ini bertentangan dengan islam, baik ditinjau dari segi pandangan dasar yang melahirkannya dan asas-asas pijakannya, maupun dari segi berbagai kemudharatan yang akan terjadi akibat adanya keterikatan kaum muslimin dengan strategi itu.

Tindakan mengikatkan perekonomian negeri-negeri muslim dengan perekonomian negara-negara kapitalis yang melaju dengan amat cepat, adalah tindakan gegabah yang sangat berbahaya. Sebab hal ini akan menghalangi pembnagunan ekonomi dunia islam di atas basis-basis yang kokoh, dan disamping itu akan member

Ikan kesempatan luas kepada kaum kafir untk mempertahankan cengkeramannya atas kaum muslim dan negeri-negeri mereka.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s