BIROKRASI KAPITALIS, PEGAWAI NEGARA TERTUNDA

Pupus sudah harapan 67 ribu tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Janji EE Mangindaan saat masih jadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) untuk menerbitkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengangkatan tenaga honorer tercecer kategori I menjadi CPNS pada Oktober, tak terwujud. Bahkan, Wakil Menpan-RB Bidang Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo, memastikan bahwa rencana pengangkatan tenaga honorer, termasuk 600 ribu honorer kategori II yang tetap melalui tes di antara honorer untuk bisa jadi CPNS, dibatalkan. Eko menjelaskan, kebijakan moratorium penerimaan CPNS, juga berlaku untuk tenaga honorer. “Kita kan masih moratorium, termasuk tenaga honorer yang rencananya diangkat. Masih harus menunggu penataan pegawai dan berapa kebutuhan yang sebenarnya. Kemungkinan ada penundaan (pengangkatan honorer jadi CPNS, Red),” terang Eko Prasojo kepada Sumut Pos di Jakarta, kemarin (26/10). Itulah kalimat pertama Eko saat ditanya kapan PP pengangkatan honorer diterbitkan. Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas ISIPOL Universitas Indonesia (UI) itu menjelaskan, dua alasan mendasar kebijakan menunda pengangkatan tenaga honorer ini. Pertama, terkait dengan penataan kepegawaian. Menurutnya, menjadi percuma saja jika dilakukan penataan kepegawaian, jika pada saat yang bersamaan diangkat puluhan ribu honorer jadi CPNS. “Capek juga kalau kita perbaiki di dalam, tapi masuk (CPNS dari honorer, Red) dengan kualifikasi yang tak baik,” kata Eko, Wamen yang baru dilantik bersamaan dengan menteri-menteri baru hasil reshuffle itu. Alasan kedua, terkait dengan kemampuan keuangan negara. Pengangkatan puluhan ribu tenaga honorer berkonsekuensi pada pemberian gaji dan tunjangan yang jumlahnya tidak sedikit. “Ini terkait dengan kemampuan keuangan negara untuk membayar gaji dan tunjangan lainnya,” kata Eko. Dia juga mengatakan, kebijakan penundaan pengangkatan tenaga honorer jadi CPNS ini juga berdasar rekomendasi dari Tim Independen Reformasi Birokrasi. “Bahwa honorer dan yang baru tidak ada pengangkatan, harus melakukan penataan kepegawaian terlebih dulu,” ujar Eko. Terkait dengan penataan kepegawaian, di mana seluruh kepala daerah harus sudah melaporkan data penataan daerah dan kebutuhan pegawai dalam jumlah ideal, paling telat akhir 2011 ini, Eko masih yakin tenggat itu bisa tercapai. “Kemarin ada percepatan. Kita optimis dalam dua bulan ini kita siapkan hasil penataan kepagawaian itu,” terangnya. Lantas, kapan kiranya dilakukan pengangkatan honorer jadi CPNS? Eko menjelaskan, kebijakan mengenai hal itu tidak bisa diputuskan sendiri oleh pemerintah. “Ini keputusan politik yang harus dibicarakan pemerintah bersama DPR. Kita tunggu, apakah melanjutkan atau seperti apa,” kata Eko. Seperti diberitakan, EE Mangindaan saat masih menjabat sebagai Menpan-RB pada September 2011 lalu menjelaskan, dalam masa moratorium penerimaan CPNS, daerah harus melakukan penataan organisasi, termasuk menghitung kebutuhan pegawainya secara detil. Tugas ini harus sudah kelar akhir 2011. Selanjutnya, Januari hingga Desember 2012, bagi daerah yang sudah selesai membuat data penataan PNS, sudah bisa melakukan penerimaan CPNS, dengan formasi terbatas. Dengan demikian, bagi daerah yang cepat menyelesaikan tugas itu, bisa melakukan penerimaan CPNS lebih cepat. Sebaliknya, yang lambat juga akan ketinggalan melakukan penerimaan ‘abdi negara’ itu. Formasinya pun dibatasi, tenaga guru, tenaga kesehatan, sipir, dan tenaga navigator penerbangan. Sementara itu menurut Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Abdul Gafar Patappe menyebutkan, data tenaga honorer dari daerah yang diusulkan ke pusat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sebagian besar dimanipulasi. Mayoritas honorer yang diusulkan justru merupakan honorer baru, yang angka tahun pengangkatannya diundurkan di bawah 2005. Sementara, honorer yang benar-benar bersih, kerja sudah lama jauh sebelum 2005, oleh daerah malah tidak diusulkan. Gafar memperkirakan, hanya sekitar 20 persen tenaga honorer yang murni memenuhi persyaratan, yang diajukan daerah ke pusat. “Yang 80 persen honorer baru yang datanya dimanipulasi. Mereka itu diangkat jadi honorer oleh kepala daerah karena dulunya menjadi tim suksesnya saat pilkada. Balas jasa. Juga dari keluarganya,” ujar Abdul Gafar Patappe kepada JPNN di Jakarta, kemarin (27/10). Dengan alasan itu, Gafar menyatakan setuju dengan pernyataan Wakil Menpan-RB Bidang Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo, yang melakukan penundaan pengangkatan 67 ribu tenaga honorer kategori I, yang semula direncanakan Oktober 2011. Gafar mengatakan, penundaan ini untuk memberikan waktu bagi pemerintah untuk memberikan waktu dilakukannya verifikasi mendalam terhadap data honorer yang disodorkan daerah. “Karena kalau tidak diverfikasi ulang, kasihan tenaga honorer yang lama, yang sudah lama mengabdi, yang benar-benar memenuhi persyaratan. Saya menerima banyak keluhan, honorer lama malah tidak diusulkan. Ini sudah kami sampaikan ke menpan,” ujar Gafar. Terkait alasan penundaan yang berkaitan dengan beban keuangan negara, Gafar mengatakan, pemerintah sendiri yang tahu bagaimana beban keuangan negara. Komisi II DPR, katanya, lebih menekankan agar data honorer valid.

Birokrasi dan paradigma pengangkatan pegawai

Alasan negara untuk menunda karena banyak data yang dipalsu adalah sebuah pemikiran yang bagus karena negara ingin bersih dari nepotisme, akan tetapi ini bukanlah cara yang tepat. Masalah honorer ini memang masalah yang rawan karena berkaitan dengan nasib rakyat terutama para pegawai yang sudah mengabdi pada negara dan punya loyalitas dalam tugasnya. Kemudian dengan negara melakukan penundaan ini apakah benar-benar akan menjadi solusi terkait kepegawaian? Sebenarnya jika memang selama ini sudah diputuskan kebijakan terkait honorer menjadi PNS, pemerintah tentunya sudah memikirkan cara birokrasi untuk melaksanakan kebijakan ini sehingga kerja pemerintah benar-benar profesional. Fakta penundaan seperti ini hanyalah akan menunjukkan kurang profesionalisme dalam merumuskan kebijakan dan kurang seriusnya negara dalam pelayanan kepada rakyat. Adapun pendapat terkait keuangan dimana muncul kekhawatiran terkait beban yang harus ditanggung negara sebab pengangkatan PNS berarti harus menyiapkan anggaran besar karena harus membiayai mereka seumur hidup, maka sebenarnya ini hanyalah alasan saja karena sebenarnya tunjangan PNS sebenarnya juga berasal dari gaji mereka sendiri yang dipotong lalu diasuransikan dan dengan bunga asuransi inilah dibayarkan tiap bulannya. Begitu pula terkait pengaturan kepegawaian juga hanya alasan karena pada faktanya daerah juga sangat membutuhkan para tenaga honorer ini terutama jika kita lihat dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Puskesmas, sekolah-sekolah dan beberapa instansi negara selama ini juga bergantung pada kinerja para tenaga honorer. Jadi tidak ada alasan yang tepat untuk melakukan penundaan. Lalu bagaimana seharusnya penyelesaian persoalan kepegawaian ini? Untuk bisa menyelesaiakannya tentu harus dilihat sumber atau akar permasalahan kepegawaian dalam pemerintahan ini sendiri. Sebenarnya selama ini apa yang menjadi dasar pengangkatan pegawai? Untuk apa pemerintah mengangkat para pegawai negara ini? Jika yang menjadi dasar pengangkatan pegawai adalah pendukungan atau dalam rangka balas jasa dan berbagai alasan pencitraan lainnya maka akan diangkat pegawai-pegawai yang menguntungkan atau alasan manfaat. Atau bahkan selama ini yang menjadi dasar pemilihan pegawai negara adalah keuntungan (profit) sehingga pemerintah lebih suka menaikkan gaji pejabat dari pada mengangkat pegawai negeri baru. Makanya wajar sampai ada statemen penundaan pengangkatan pegawai karena alasan keuangan atau penataan pegawai. Pengangkatan pegawai yang semacam ini menunjukkan bahwa paradigma dan dasar perumusan kebijakan negara ini masih berdasar kapitalisme, bukan berdasar paradigma pelayanan terhadap urusan umat. Padahal tujuan pengangkatan pegawai ini adalah untuk membantu menjalankan tugas negara dalam melayani rakyat, maka sudah seharusnya paradigma pengangkatan pegawai adalah dalam rangka pelayanan terhadap rakyat (riayatus su’unil ummah). Jika riayah pada umat ini yang menajdi dasarnya, tentu saja tidak akan muncul problem kepegawaian atau penundaan pengangkatan pegawai karena semua akan diangkat oleh negara karena memang negara membutuhkan tenaga mereka. Jadi tidak ada istilah istilah honorer atau PNS. Atau alasan pengaturan/penataan kepegawaian. Karena pada dasarnya mereka yang ada diinstansinya sekarang harusnya sudah dipilih atau diterima karena memang instansi membutuhkan tenaga mereka. Mereka sama-sama bekerja untuk negara.

Aturan penggajian (kontrak kerja)

Jika semua diangkat menjadi pegawai, maka bagaimana penggajiannya dan darimana keuangan negara untuk memenuhinya? Berbicara persoalan pegawai dan gaji maka ini tentu berkaitan dengan sistem kontrak kerja. Sistem kontrak kerja yang diterapkan akan berkaitan erat dengan asas yang mendasari sistem yang sedang diterapkan. Dalam aturan masyarakat kapitalis, sistem kontrak kerja antara ajir (buruh) dan mustajir dibuat dengan aturan batas minimal upah, gaji ini kadang akal ditengah akod (perjanjian) kerja akan mengalami perubahan misal berupa kenaikan gaji atau uang lembur tanpa ada perbaruan akod atau kesepakan akod diawal mengenai hal ini, bahkan kenaikan gaji bisa terjadi karena lama kerja atau tingginya pendidikan. Selain itu juga terdapat bermacam tunjangan dan kadang kala terjadi PHK ditengah pekerjaan karena memang diawal tidak ada akod jelas mengenai waktu bekerja. Selain itu juga terdapat pensiun bagi pegawai negeri disaat mereka tidak bekerja lagi. Sistem, kontrak kerja yang tidak jelas akadnya seperti inilah yang dapat mengakibatkan ekonomi tidak stabil dan muncul berbagai persoalan perburuhan. Hal ini akan nampak terutama jika suatu negara dalam keadaan ekonomi krisis. Akan tetapi Islam telah membuktikan selama beberapa abad tidak pernah muncul problem perburuhan atau penggajian. Begitu pula dengan persoalan penggajian para pejabat negara. Sistem kontrak kerja dalam Islam (ijarah) telah diatur dalam syariat ijarah dengan akad yang jelas. Antara ajir dan mustajir telah ada kesepakatan di awal mengenai pekerjaan mereka, lama waktu bekerja (lama kerja harian dan lama akad kerja), jenis pekerjaan yang harus dilakukan, besar gaji yang diberikan, bagaimana jika ada lembur apakah ada tambahan gaji atau tidak, gaji diberikan dengan tempo tertentu (misal tiap minggu satu tiap bulan). Jadi semua sudah ada akad di awal dan hukum berjalan berdasar akod yang dibuat dengan jelas. Sehingga dengan akod inilah dalam sistem Islam tidak ada istilah kenaikan gaji atau tunjangan apalagi pensiun. Jika hendak ada kenaikan gaji maka harus ada perbaruan akad kembali. Penerapan sistem seperti ini terbukti selama Islam jaya tidak pernah muncul problem perburuhan atau persoalan gaji. Lalu bagaimana dengan para pejabat atau pegawai negara? Para pejabat atau pegawai negara bergaji cukup memang perlu. Sebab tidak mungkin seseorang dibebani tanggung jawab yang berat, tetapi masih harus pontang-panting mencari penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup dan keluarganya sehari-hari. Mereka perlu gaji yang cukup agar dapat fokus melakukan riayah (pelayanan) pada umat. Sejarah telah mencatat pada masa Umar bin Abdul aziz gaji pegawai negara sebesar 3000 dinar atau (1275 gram emas) jika dirupiahkan menjadi sebesar Rp. 89.250.000. Pada masa Umar bin Khattab gaji seorang guru mencapai kurang lebih jika dirupiahkan 15 juta rupiah. Dan begitupun dengan pegawai-pegawai negara lain disemua masa dengan gaji sekitar kurang lebih puluhan juta. Jika dibandingkan pejabat atau pegawai negeri kita misal pegawai pertamina dengan gaji ratusan atau puluhan juta mungkin lebih kecil dan memang tidak ada tunjangan, akan tetapi memang saat itu tidak membutuhkan tunjangan sebab pendidikan dan kesehatan serta keamanan sudah dijamin oleh negara dan gratis untuk semua warga negara. Maka dari itu gaji sebesar itu dan pada masa Islam dulu sepenuhnya sangat cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer atau sekundernya. Selain itu gaji pegawai semuanya oleh negara diambilkan dari baitul maal (kas negara) dari hasil harta kepemilikan umum. Harta kepemilikan umum ini misal dari hasil tambang dan berbagai bentuk pengolahannya. Tentu saja uang negara sangat cukup untuk menggaji pejabat dan tidak perlu memutar uang dengan jalan asuransi. Gaji yang ada juga terbukti mampu membuat para khalifah negara dan pejabat atau pegawainya cukup mampu menjaga kehormatan mereka dan mampu tetap menjalankan syari’at tanpa harus korupsi atau bentuk kemaksiatan lainnya. Bahkan mereka serius melayani urusan rakyat. Selain itu para pejabat atau pegawai ini dalam sistem ijarah mereka sebenarnya juga buruh (ajir) yang dibayar oleh rakyat dari harta kepemilikan umum. Tugas mereka adalah riayah pada umat terkait urusan-urusan umat dalam penjalanan syariat Islam. Oleh karena itu kepada mereka juga berlaku hukum ijarah. Para pejabat atau pegawai adalah buruh yang memberikan kerja mereka dalam bentuk jasa. Di awal mereka diangkat dengan syarat (asas) berupa ketaqwaan mereka. Selain itu akad pengangkatan mereka mereka adalah untuk melakukan riayah dan tugas mereka diawal sudah jelas dengan kontrak kerja juga sudah jelas akadnya. Dengan ini semua pegawai dalam Islam melakukan tugas yang sama yaitu melakukan riayah pada umat sesuai dengan bidang mereka. Oleh karena itu tidak ada perbedaan pegawai berupa honorer atau PNS, tetapi semua kedudukannya sama adalah sebagai pegawai yang digaji negara untuk melakukan riayah pada umat sesuai bidang tempat mereka bekerja. Sistem kerja yang seperti inilah sesungguhnya yang tepat dan tidak akan menimbulkan polemik atau persoalan-persoalan yang selama ini banyak bermunculan dalam sistem kapitalis. Mulai dari calo test CPNS sampai penundaan pengangkatan pegawai ini juga tidak akan terjadi. Maka dari itu selama sekularisme dengan demokrasinya yang diterapkan atau kapitalisme dengan asas manfaat yang dijadikan dasar merumuskan kebijakan, selama itu pula yang terjadi adalah kerusakan dan keterpurukan. Hanya Syariah Islam yang bisa menjamin keadilan karena ia berasal dari Zat Yang Maha adil. Tetap menerapkan atau menegakkan kebijakan dengan sistem yang ada sekarang berarti meninggalkan hukum terbaik, yakni hukum Allah SWT, sebagaimana al-Quran menegaskan: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki. (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (QS Al-Maidah : 50). Wallahua’lam bisshowab.

Satu pemikiran pada “BIROKRASI KAPITALIS, PEGAWAI NEGARA TERTUNDA

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s