AKANKAH KETAHANAN PANGAN BISA TERWUJUD?

Pada 16 Oktober yang lalu, seluruh Negara yang ada di dunia disibukkan dengan sebuah momen besar dalam bidang pertanian yaitu adanya peringatan Hari Pangan sedunia. Adapun tema besar dalam peringatan hari pangan internasional tahun ini adalah “Food Prices From Crisis To Stability” sedangkan di Indonesia tema besar dalam peringatan hari pangan tingkat nasional adalah “Menjaga Stabilitas Harga dan Akses Pangan Menuju Ketahanan Pangan Nasional”.

Bisa jadi tema-tema tersebut seakan membuat kita berharap bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat berupa akses yang mudah terhadap kebutuhan pangan. Kita pun juga tidak berharap petani sebagai produsen pangan melakukan demonstrasi karena merasa disingkirkan oleh pemerintah.

Yang menjadi pertanyaan kita bersama adalah mampukah Negara saat ini memberikan jaminan terhadap ketersediaan akses pangan bagi masyarakat dan jaminan kesejahteraan kepada produsen pangan? Akankah slogan-slogan ketahanan pangan itu bisa terwujud?

Persoalan Pangan Saat Ini

Paling tidak kalau kita melihat beberapa fakta yang ada dan perkembangan dunia pangan di Indonesia, kita melihat dengan kentara bahwa negeri yang terkenal dengan Negara agraris ternyata di sisi lain tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi rakyatnya sendiri. Persoalan-persoalan pangan memang menjadi persoalan yang banyak dilihat oleh banyak pihak. Persoalan pangan akan menjadi makanan empuk bagi para birokrat dan para pengusaha tatkala mereka bisa mengatur persoalan pangan, entah kaitannya dengan harga atau stock pangan yang ada. Inilah sebuah akibat ketika pertanian dikelola oleh sistem kapitalisme yang menjadikan persoalan pangan sebagai ladang keuntungan bagi mereka.

Hal ini menunjukkan kesalahan sistem dalam pengelolaan pemenuhan pangan kepada rakyat. Kesalahan mendasar dalam pengelolaan pangan saat ini adalah tidak dijadikannya persoalan pemenuhan hak pangan sebagai bagian kewajiban yang harus dipenuhi Negara dalam kaitan pemenuhan kebutuhan pokok bagi rakyat, tidak adanya sistem yang kuat dalam rangka membuat Negara mampu dalam menjamin hak pangan bagi rakyat, dan tentunya tidak adanya metode penegakan hukum terkait pelanggaran-pelanggaran dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan kepada rakyat baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, bahkan oleh Negara sekalipun.

Islam Melihat Persoalan Pangan

Melihat persoalan pangan dalam perspektif sistem Islam, tentu tidak akan terlepas dari pembahasan tentang hak pangan bagi rakyat. Berbicara hak pangan bagi rakyat, tentu kita sering sekali mendengar slogan-slogan sebagaimana yang terjadi pada saat ini seperti pada perayaan hari pangan sedunia. Slogan seperti “Food Prices From Crisis To Stability” dan  “Menjaga Stabilitas Harga dan Akses Pangan Menuju Ketahanan Pangan Nasional” seolah tidak berarti apa-apa dan hanya akan menjadi slogan belaka.            

            Islam dalam melihat persoalan pangan dipandang secara komprehensif dalam rangka memenuhi pelayanan kepada rakyat. Hak atas pangan merupakan hak setiap rakyat untuk mendapatkannya. Sistem Islam memang bertugas untuk melayani masyarakat. Hak atas pangan merupakan hak setiap orang, apabila ada rakyat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri maka negara wajib menjaminnya. Negaralah yang harus bertanggung jawab atas itu semua.

            Setidaknya ada tiga hal mendasar yang harus diperhatikan dalam persoalan pangan. Pertama, bahwa kebutuhan pangan merupakan hak setiap warga Negara yang harus dijamin ketersediaannya oleh Negara. Kedua, Negara wajib membuat dirinya mampu untuk memberikan jaminan kebutuhan pangan kepada setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Ketiga, Metode Penegakan Hukum (Kaifiyah Tatbiq) berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran dalam pemenuhan hak pangan kepada setiap warga Negara.

            Persoalan Kebutuhan pangan merupakan hak setiap warga Negara yang harus dijamin ketersediaannya oleh Negara. Hal ini merupakan sebuah konsekwensi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Negara. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Seorang imam adalah pelayan dan hanya dialah satu-satunya yang bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya”.

Hadits ini menerangkan dengan jelas bagaimana negara harus menjadi pelayan bagi rakyatnya. Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap orang, dan negara berkewajiban memberikan hak itu kepada orang yang memang tidak memenuhi kebutuhan asasinya itu.

            Bukanlah berarti rakyat hanya menunggu dari negara, akan tetapi individu juga punya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya, baru kalau tidak mampu maka negara wajib menanggungnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda:

“Tidaklah seseorang di antara kamu, makan sesuatu makanan, lebih baik dari pada memakan dari hasil keringatnya sendiri” (HR. Baihaqi).

Rasulullah juga pernah bersabda:

“Sesungguhnya ada sebagian dosa yang tidak bisa terhapus oleh shaum dan shalat, Ditanyakan pada beliau, ‘Apakah yang bisa menghapuskannya, Ya Rasulullah?’ Jawab Rasul saw, ‘Bekerja mencari nafkah kehidupan”. (HR. Abu Nu’aim).

Sehingga individu juga berusaha bagaimana berusaha untuk mendapatkan harta. Sebagaimana firman Allah:

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari Rizki-Nya” (QS. Al Mulk: 15).

            Persoalan Negara wajib membuat dirinya mampu untuk memberikan jaminan kebutuhan pangan kepada setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Hal ini dilihat sebagai konsekwensi atas kewajiban memenuhi hak pangan kepada setiap warga Negara, maka Negara harus berusaha bagaimana membuat dirinya mampu untuk memenuhi itu. Usaha untuk membuat Negara mampu bisa dilakukan dalam berbagai macam uslub untuk meraihnya apakah dengan memaksimalkan produksi dalam negeri, melakukan impor dari luar negeri, atau melakukan pengaturan distribusi pangan dan sebagainya.

Usaha-usaha dalam mewujudkan kemampuan Negara dalam menjamin kebutuhan pangan bagi rakyatnya bisa dengan melihat simpul-simpul persoalan pangan yang ada saat ini yaitu terkait proses produksi, distribusi, dan konsumsi pangan. Misalnya yang berkaitan dengan permasalahan produksi maka negara harus bisa mengelola kebutuhan pangan sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh suatu daerah. Negara juga wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan peningkatan produktivitas semua bahan makanan pokok yang bisa dihasilkan oleh suatu daerah tanpa harus membeda-bedakan hasil pertanian itu. Negara juga harus bisa memberikan pelayanan yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat mendukung peningkatan produktivitas pangan seperti ketersediaan pupuk, pestisida, benih, dan sebagainya.

Di samping itu yang paling penting dalam usaha untuk membuat Negara mampu memberikan jaminan pangan kepada rakyat adalah bahwa usaha pemenuhan pangan itu merupakan beban kewajiban yang diemban oleh Negara, bukan justru dibebankan pada rakyat sendiri untuk meningkatkan produktivitas atau bahkan mengalihkan kewajiban itu kepada pihak swasta. Akan tetapi bagaimana Negara dengan segala kemampuannya untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, semisal dengan membuka lahan-lahan pertanian Negara untuk pemenuhan kebutuhan pangan warga. Sehingga keberadaan lahan-lahan pertanian/perkebunan Negara (semacam PTPN) seharusnya dijadikan oleh Negara untuk maksimalisasi usaha untuk memenuhi kebutuhan pangan warga, bukan justru menjadi ladang untuk mencari keuntungan (profit oriented). Keberadaan perusahaan Negara semacam PTPN seperti yang ada sekarang seharusnya fokus pada usaha untuk pemenuhan bahan-bahan pangan, bukan bahan-bahan non pangan seperti yang ada sekarang. Jadi Negara dalam hal ini kepala daerah di semua wilayah berusaha untuk membuat daerahnya mampu memenuhi kebutuhan pangan setiap warganya dengan pengembangan lahan pertanian dan industri pertanian di semua lini.

            Berkaitan dengan persoalan distribusi, maka negara bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pangan di seluruh daerah tanpa membeda-bedakannya. Keberadaan lembaga sejenis BULOG untuk memberikan pelayanan dalam hal distribusi pangan mungkin saja sangat dibutuhkan tentunya dengan kinerja pelayanan kepada rakyat. Bukan malah menjadi gudang manipulasi stock beras dalam rangka untuk mencari keuntungan. Optimalisasi lembaga pelayanan pangan di sini berkaitan dengan pelayanan penyediaan pangan dan distribusi pangan. Jika memang persediaan pangan dalam negeri tidak ada, maka negara bisa saja mengambil cara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan cara impor, akan tetapi bukan seperti impor sekarang yang lebih banyak memberikan keuntungan bagi para pengusaha, karena dilakukan pada saat petani sedang panen sehingga harga gabah menjadi murah. Impor atau cara lain baru bisa dilakukan kalau memang persediaan pangan dalam negeri sudah kekurangan. Jika masih bisa diusahakan dari stock dalam negeri, maka harus memenuhinya dari dalam negeri.

            Persoalan Metode Penegakan Hukum (Kaifiyah Tatbiq) berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran dalam pemenuhan hak pangan kepada setiap warga Negara. Negara harus bisa melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Jika ada warga Negara yang tidak terpenuhi kebutuhan pangannya, maka pemimpin di wilayah itu bisa diajukan ke pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban. Persoalan pemenuhan pangan ini merupakan persoalan desentralisasi yang menjadi tanggung jawab pemimpin di wilayah tertentu, bukan menjadi tanggung jawab langsung kepala Negara. Metode penegakan Hukum dilakukan dengan metode peradilan yang merupakan standart dalam metode penegakan Hukum Islam.

            Demikian pula dalam hal pelanggaran-pelanggaran teknis dalam proses distribusi pangan, maka penegakan hukum menjadi sangat penting peranannya dalam pemenuhan kebutuhan pangan warga. Seperti ketika ada penyelewengan dalam hal distribusi, maka negara harus menindak secara tegas. Misalnya jika ada penimbunan yang menyebabkan harga bahan pokok menjadi tinggi, maka negara harus menindak tegas siapa saja yang melakukan penimbunan terhadap bahan pokok itu. Karena Islam sangat melarang adanya penimbunan, sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan dalam Shahih Muslim dari Sa’id bin al Musaib dari Ma’mar bin Abdullah al Adawi:

“Tidak akan melakukan penimbunan selain orang yang salah”.

Dan juga apa yang sudah diriwayatkan oleh Al Atsram dari Abi Umamah yang mengatakan:

“Rasulullah saw telah melarang penimbunan makanan”.

            Adapun ukuran bagaimana seseorang dikatakan menimbun adalah sampainya pada suatu batas yang menyulitkan warga setempat untuk membeli barang-barang yang tertimbun, semata-mata karena fakta penimbunan tersebut tidak terjadi selain dalam keadaan semacam ini, yang mengakibatkan harga-harga naik karena adanya penimbunan ini. Tindakan tersebut merupakan kesewenang-wenangan orang yang melakukan penimbunan. Hukum keharaman terhadap penimbunan ini memang tidak berlaku spesifik untuk makanan pokok saja melainkan untuk makanan dan non makanan.

            Adapun hal lain yang sering juga terjadi dalam persoalan pendistribusian pangan adalah adanya manipulasi harga dari pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Jika terjadi demikian, maka negara harus tegas memberikan sanksi kepada siapa saja yang melakukan manipulasi harga. Memanipulasi harga termasuk salah satu perbuatan haram atau sering disebut al ghabnu (penipuan). Artinya seseorang telah menipu dengan menaikkan atau menurunkan harga secara keji.

            Adapun dalam kasus pendistribusian pangan, maka yang sering terjadi adalah penggelembungan harga oleh penjual. Jika negara melihat yang demikian, maka harus diberikan sanksi. Akan tetapi untuk menentukan seseorang dikatakan melakukan al ghabnu yang keji adalah tatkala dia memanipulasi harga yang jauh tidak sesuai dengan harga yang biasanya terjadi di daerah itu. Hal itu memang diharamkan dan orang yang melakukannya harus bertanggung jawab atas penipuan itu.

            Penyelesaian persoalan-persoalan di atas tidak akan bisa dilakukan tatkala sistem yang mengaturnya tidak mendukung dalam pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut. Oleh karena itu tidak ada pilihan lagi, jika ingin persoalan masalah pangan selesai, maka sistem asas yang harus dirubah. Apabila sistem yang ada sekarang masih langgeng, maka persoalan di atas tidak akan bisa terselesaikan. Kita harus menyadari bahwa hanya Islamlah yang cocok untuk menerapkan dan menyelesaikan persoalan di atas secara menyeluruh. Sudah pasti bahwa hanya sistem Islamlah yang bisa memberikan pelayanan bagi rakyatnya dan untuk mewujudkan hal itu maka harus ada perubahan fundamental dalam setiap diri kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Ar Ra’du ayat 11:

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan mereka sendiri”.

Wallahu a’lamu bisshawab.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s