CARUT MARUT TRANSPORTASI INDONESIA

Antrean panjang kendaraan di pelabuhan Merak yang terjadi pada beberapa waktu terakhir ini jelas sangat mengganggu aktivitas masyarakat baik secara ekonomis maupun kenyamanan dalam menjalankan aktivitas rutin kesehariannya. Hal semacam ini terjadi berulang-ulang tanpa adanya solusi untuk menyelesaikan persoalan ini secara tuntas. Yang terjadi justru para elit saling berdalih dengan berbagai macam alasan untuk membenarkan persoalan yang sedang terjadi.

Permasalahan transportasi yang terjadi di negeri ini sebenarnya juga bukan hanya sebagaimana yang terjadi pada kasus antrean di pelabuhan merak, akan tetapi banyak kasus-kasus lain yang itu menjadi catatan buruk pengelolaan transportasi di negeri ini. Salah satu indikasi ruwetnya masalah transportasi juga ditandai banyaknya kecelakaan hampir di seluruh sarana transportasi umum di Indonesia. Kasus kecelakaan transportasi udara tiap tahun terus meningkat. Pada 2004 tercatat 109 kasus, 111 kasus pada 2005, dan 119 kasus pada 2006. Tingginya angka itu menjadikan tingkat kecelakaan udara di Indonesia terbesar di dunia. Kasus kecelakaan kereta api setiap tahun meningkat 5-10 persen. Tahun 2003, PT. Kereta Api Indonesia mencatat ada 50 kasus di seluruh Indonesia. Dari berbagai data ini, sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana solusinya?

Kesalahan Pengelolaan

            Banyaknya masalah yang terjadi di Transportasi, seringkali faktor alam, faktor kesalahan teknis, dan human error dijadikan kambing hitam seperti posisi rel yang salah, mesin pesawat yang kurang terawat, dan kelebihan penumpang pada kapal laut sering menjadi alasan yang berulang dalam kecelakaan. Bahkan para pejabat negara pun berlindung dibalik alasan klasik tersebut untuk menutupi ketidakbecusan mereka mengurus pelayanan masyarakat secara baik. Mereka tidak pernah mau belajar dan mencari,  sesungguhnya di balik itu semua apa yang terjadi? Sebenarnya jika ditelisik, maka mata rantai permasalahan transportasi di Indonesia adalah adanya kesalahan pengelolaan yang dilakukan oleh Negara. Fasilitas umum transportasi seperti: jalan raya, dermaga, bandara, dan rel kereta api yang seharusnya dikelola oleh negara untuk melayani kepentingan masyarakat umum, telah diserahkan kepada pihak swasta. Akibatnya pangelolaan tersebut selalu mengedepankan aspek keuntungan, bukan pelayanan kepada masyarakat.

Berbeda sekali ketika yang mengelola fasilitas umum adalah negara, maka yang menjadi dasar pemikirannya adalah kenyamanan dan keamanan bagi seluruh rakyat. Sehingga kasus kendaraan seperti di pelabuhan Merak tidak perlu terjadi apabila pemerintah menambah menjadi 50 kapal roro atau lebih dari 33 kapal roro yang sedang dioperasikan, atau bisa saja negara membangun lebih banyak dermaga. Sebenarnya negara mampu mengatasi permasalahan ini,  sebab menurut informasi dari Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan, BUMN membukukan pendapatan sekitar Rp 1.000 triliun pada 2010. Dari pendapatan tersebut, jumlah laba BUMN mencapai Rp 100 triliun atau naik 26% dibanding realisasi laba 2009 yang sebesar Rp 74 triliun.

Selain itu, apabila pengelolaan fasilitas umum tidak dikelola oleh negara, maka yang terjadi negara sering lepas tanggung jawab terhadap permasalahan yang ada, seperti yang terjadi di pelabuhan Merak. Padahal pelayanan terhadap seluruh kepentingan rakyat menjadi tanggung jawab penuh negara. Kasus antrian di pelabuhan Merak harus diselidiki oleh pihak-pihak yang mempunyai kapasitas, apakah memang kejadian tersebut benar-benar merupakan imbas kejadian alam seperti ombak besar sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pelayaran. Maka jika itu yang terjadi, negara mestinya memberikan fasilitas untuk membantu rakyat, misal makan gratis, kompensasi terhadap barang dagangan yang rusak akibat lamanya antre jangan seperti yang terjadi di pelabuhan Merak. Akibat antrian panjang itu, beberapa sopir truk yang mulai kehabisan uang saku untuk biaya makan selama mengantri akhirnya terpaksa membayar tol dengan menitipkan barang yang dimiliki. Ini kan jelas merugikan rakyat, sementara keuntungan PT. Pelindo berlimpah. Apakah ini tidak merupakan perbuatan dzalim pemerintah terhadap rakyat? Akibat kelalaian ini seharusnya ada pihak yang diajukan ke pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban, jadi tidak bisa lepas tanggung jawab begitu saja.

 

Islam Mampu Mengatasi

Islam memandang bahwa kepemilikan umum adalah izin as-Syari’ (Allah SWT) kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda. Sedangkan benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh As-Syari’ untuk suatu komunitas, di mana mereka masing-masing saling membutuhkan, dan melarang benda tersebut dikuasai hanya oleh seseorang atau sekelompok kecil orang. Dari pengertian di atas maka benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok : pertama, Fasilitas Umum, yaitu apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum, di mana ketiadaan barang tersebut dalam suatu negeri atau dalam suatu komunitas, akan menyebabkan kesulitan dan dapat menimbulkan persengketaan dalam mencarinya. Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw bersabda :

«النَّاسُ شُرَكَاءُ فِيْ ثَلاَثٍ: اَلْمَاءُ وَالْكَلاَءُ وَالنَّارُ»

“Manusia berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api” (HR Abu Daud).

Anas r.a. juga meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas ra. tersebut dengan menambahkan: wa tsamanuhu haram (dan harganya haram), yang berarti dilarang untuk diperjualbelikan.

Kedua, Bahan tambang yang tidak terbatas (sangat besar). Bahan tambang dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yakni, bahan tambang yang jumlahnya terbatas (sedikit) dan bahan tambang yang jumlahnya tidak terbatas. Bahan tambang yang jumlahnya sedikit dapat dimiliki secara pribadi. Hasil tambang seperti ini akan dikenai hukum rikaz (barang temuan) sehingga harus dikeluarkan 1/5 bagian darinya. Bahan tambang yang jumlahnya sangat besar terkategorikan sebagai milik umum, dan tidak boleh dimiliki secara pribadi.

Ketiga, Benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki secara perorangan. Benda-benda yang sifat pembentukannya mencegah individu untuk memilikinya, maka benda tersebut adalah benda yang termasuk kemanfaatan umum. Seperti: jalan, sungai, laut, danau, tanah-tanah umum, teluk, selat, dan sebagainya. Begitu juga seperti : masjid, sekolah milik negara, rumah sakit negara, lapangan, tempat-tempat penampungan, dan sebagainya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

Kota Mina adalah tempat parkir unta bagi orang yang lebih dulu (datang) (maksudnya tempat untuk umum).”

Barang-barang tambang seperti minyak bumi beserta turunannya seperti bensin, gas, dan lain-lain, termasuk juga listrik, hutan, air, padang rumput, api, jalan umum, sungai, dan laut semuanya telah ditetapkan syara’ sebagai kepemilikan umum. Negara mengatur produksi dan distribusi aset-aset tersebut untuk rakyat.

Sementara itu  Pengelolaan kepemilikan umum oleh negara dapat dilakukan dengan dua cara, yakni: Pertama; Pemanfaatan secara langsung oleh masyarakat umum. Air, padang rumput, api, jalan umum, laut, samudera, dan sungai besar adalah benda-benda yang bisa dimanfaatkan secara langsung oleh setiap individu. Siapa saja dapat mengambil air dari sumur, mengalirkan air sungai untuk pengairan pertanian, juga menggembalakan hewan ternaknya di padang rumput milik umum. Bagi setiap individu juga diperbolehkan menggunakan berbagai peralatan yang dimilikinya untuk memanfaatkan sungai yang besar, untuk menyirami tanaman dan pepohonan. Karena sungai yang besar cukup luas untuk dimanfaatkan seluruh masyarakat dengan menggunakan peralatan khusus selama tidak membuat kemudharatan bagi individu lainnya. Setiap individu diperbolehkan memanfaatkan jalan-jalan umum secara individu, dengan tunggangan dan kendaraan. Juga diperbolehkan mengarungi lautan dan sungai serta danau-danau umum dengan perahu, kapal, dan sebagainya, sepanjang hal tersebut tidak membuat pihak lain yaitu seluruh kaum muslim dirugikan, tidak mempersempit jalan umum, laut, sungai, dan danau.

Kedua;  Pemanfaatan di bawah pengelolaan negara. Kekayaan milik umum yang tidak dapat dengan mudah dimanfaatkan secara langsung oleh setiap individu masyarakat (karena membutuhkan keahlian, teknologi tinggi, serta biaya yang besar) seperti minyak bumi, gas alam, dan barang tambang lainnya, maka negara yang berhak untuk mengelola dan mengeksplorasi bahan tambang tersebut. Pengelolaan harta kepemilikan umum oleh Negara ini juga harus memenuhi ijin dan keinginan rakyat secara umum sebagai pemilik dari harta kepemilikan tersebut. Hasil pengelolaan terhadap harta kepemilikan umum tersebut tentunya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelayanan kepada rakyat. Kepala Negara adalah pihak yang berwenang dalam pendistribusian hasil tambang dan pendapatannya sesuai dengan ijtihadnya demi kemashlahatan umat. Dalam mengelola kepemilikan tersebut, negara tidak boleh memperjualbelikan kepada rakyat dengan mendasarkan pada asas mencari keuntungan semata tanpa izin dari rakyat. Jika rakyat menghendaki bahwa hasil pengelolaan terhadap harta kepimilikan umum dijual dengan harga pokok produksi (seperti minyak) maka Negara harus menjualnya kepada rakyat dengan harga tersebut. Namun diperbolehkan pula bagi Negara untuk menjualnya kepada rakyat dengan mendapatkan keuntungan yang wajar. Sedangkan jika kepemilikan umum tersebut dijual kepada pihak luar negeri, maka diperbolehkan pemerintah mencari keuntungan. Hasil pengelolaan harta kepemilikan umum tersebut harus dikembalikan untuk pembiayaan kepentingan umum dan sarana umum, misalnya pembangunan sekolah-sekolah, rumah sakit-rumah sakit, jalan raya, terminal, pelabuhan, bandara, dan bentuk-bentuk sarana dan pelayanan umum lainnya secara maksimal.

Seperti halnya kasus di Merak, dermaga termasuk fasilitas umum yang pemanfaatannya wajib di bawah pengelolaan Negara, bukan pihak swasta. Negara boleh saja mengambil biaya atas semua pengelolaannya akan tetapi keuntungan diperoleh harus dikembalikan untuk kepentingan umum, misalnya memperluas dermaga atau membeli kapal roro, bukan untuk dibagi-bagikan kepada para komisaris dan direksi. Kalau sampai hal ini terjadi maka sudah bisa dipastikan pemerintah sudah mencederai kepercayaan umat ini dengan tidak menjalankan fungsi pelayanan terhadap umat dengan baik. Jika Islam diterapkan, sudah bisa dipastikan problem antrian seperti yang terjadi saat ini tidak akan terjadi. Pihak pemerintah dalam hal ini khususnya pihak pelabuhan, jika mereka lalai dalam melayani urusan rakyat maka dapat diajukan ke pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban.

Oleh karena itu, Islam merupakan satu-satunya solusi yang tepat dalam menyelesaikan segala permasalahan sistem transportasi saat ini. Islam juga sebagai solusi dari semua persoalaan yang dihadapi umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena telah terbukti membawa umat Islam dalam peradaban yang baik dan benar, serta dalam kemakmuran yang luar biasa. Wallahu ‘alam bishowab.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s