Polemik Naiknya Gaji Pejabat di Tengah Kemiskinan Rakyat

Buletin FKM

Jumat, 04 Februari 2011

Diskusi tentang uang memang selalu ramai, apalagi kalau berkaitan dengan uangnya para pejabat. Berawal dari pidato Presiden pada pada Rapim TNI dan Polri di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (21/1/2011) lalu, beliau menyatakan bahwa gajinya tidak pernah naik sejak tujuh tahun terakhir, maka tak ayal lagi berbagai komentar pun bermunculan menanggapi statemen tersebut. Sebagian kalangan menyebut statemen tersebut hanya merupakan joke untuk memotivasi para prajurit agar tetap giat bertugas. Sementara pihak lain berpendapat bahwa statemen tersebut merupakan keluhan alias curhat. Namun apapun maksud dari pidato tersebut, yang jelas Menteri Keuangan Agus Martowardojo meresponnya dengan membuka wacana kenaikan gaji bagi 8000 Pejabat Negara. Adapun ke-8.000 pejabat negara yang dimaksud di antaranya adalah presiden, wakil presiden, pimpinan DPR, pimpinan MPR, anggota DPR/MPR. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan, Gubernur, dan Bupati atau Walikota (http://berita.liputan6.com). Polemik inipun semakin melebar, apalagi dalam tulisan The Economist dalam tajuknya berjudul “The Leaders of fee World”, gaji Presiden SBY berada di urutan ketiga di Asia, dengan gaji senilai  Rp1,12 miliar per tahun. Angka ini setara dengan US$ 124.171 atau 28 kali pendapatan per kapita penduduk Indonesia. Selain itu gaji SBY di atas kepala negara India dan RRC yang pertumbuhan ekonominya di atas 8 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia baru mencapai 4,5 persen. (http://www.poskota.co.id)

Sekali lagi urusan duit memang selalu rawan diterpa “bisik – bisik tetangga”, apalagi wacana tersebut berkembang di saat kehidupan rakyat yang masih serba sulit. Sementara di satu sisi para pejabatnya menikmati banyak kemewahan dunia. Sebuah situs surat kabar sempat memuat daftar gaji beberapa Pejabat Publik :

No Jabatan Gaji Pokok Tunjangan Jumlah
1 PRESIDEN Rp 30.240.000 Rp 32.500.000 Rp 62.740.000
2 WAKIL PRESIDEN Rp 20.160.000 Rp 22.000.000 Rp 42.160.000
3 Menteri Negara, Jaksa Agung, Panglima TNI dan Pejabat setingkat Menteri Rp 5.040.000 Rp 13.608.000 Rp 18.648.000
4 KETUA DPR Rp 5.040.000 Rp 18.900.000 Rp. 23.940.000
5 WAKIL KETUA DPR Rp 4.620.000 Rp 15.600.000 Rp. 20.220.000
6 KETUA MAHKAMAH AGUNG Rp 5.040.000 Rp 18.900.000 Rp. 23.940.000
7 KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Rp 5.040.000 Rp 18.900.000 Rp 23.940.000
8 GUBERNUR BANK INDONESIA Rp. 265.000.000

Sumber : http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/01/29/inilah-daftar-gaji-pejabat-indonesia

Disamping gaji dan tunjangan tersebut para pejabat juga mendapatkan fasilitas tambahan, seperti uang paket dan uang komunikasi intensif sebesar total Rp. 2.500.000,- per bulan bagi anggota DPR, mobil dinas Toyota Crown Royal Saloon 3.000 cc dengan harga 1.325 miliar rupiah per unitnya bagi para menteri dan pejabat setingkat menteri, bahkan Gubernur BI mendapatkan tunjangan prestasi, tunjangan lebaran, perjalanan dinas, dana protokoler, dan juga kartu kredit unlimited.

Sementara rakyat negeri ini memiliki profil ekonomi yang bertolak belakang dengan kondisi ekonomi para pemimpinnya. Rusman Heriawan, Kepala Badan Pusat Statistik RI, menyatakan jumlah penduduk miskin atau penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan di Indonesia hingga Maret 2010, mencapai angka 31,02 juta jiwa, atau 13,33 persen. Untuk mengukur kemiskinan seseorang, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (http://www.tribunnews.com).

Namun angka berbeda ditunjukan oleh data Bank Dunia. Penduduk yang hidup dengan penghasilan kurang dari US$ 2 per hari atau Rp. 540.000,- per kapita per bulan (dengan asumsi US$ 1 = Rp. 9.000,-) menjadi ukuran kemiskinan versi Bank Dunia. Berdasarkan kriteria ini, ternyata penduduk miskin Indonesia jumlahnya mencapai 100 juta dari jumlah total 230 juta jiwa rakyat Indonesia. Ini artinya angka kemiskinan penduduk Indonesia mencapai 42% ! ini juga berarti jumlah penduduk miskin indonesia hampir sama dengan jumlah total penduduk miskin dari semua negara di kawasan Asia Timur, kecuali Tiongkok (http://aps.indonesia-ottawa.org). Sungguh suatu fakta yang sangat ironis. Ternya motto Demokrasi : dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat  hanya slogan belaka ! Fakta yang terjadi adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk pejabat.

Gaji Pejabat dalam Syariat Islam

Pada dasarnya setiap pejabat atau pun pegawai negara berhak mendapat kompensasi atas pekerjaannya sebagai abdi negara dalam bentuk gaji, tunjangan, atau pun yang lainnya. Namun tentu saja jumlahnya harus memperhatikan kondisi keuangan negara termasuk kondisi rakyatnya secara umum, jangan sampai terjadi jurang pemisah antara kondisi kemakmuran rakyat dan pemimpinnya. Hakekatnya politik dalam Islam adalah masalah pelayanan pemimpin terhadap rakyatnya, dan setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Ibnu umar r.a berkata :

Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban  perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungan jawab) dari apa yang dipimpinnya. (HR. Bukhari, Muslim)

Pemenuhan aspek material meski bukan faktor utama dalam melakukan pelayanan publik yang baik namun tetap harus diperhatikan. Pegawai (ajir) negara seperti qadhi (hakim), mu’awin tanfîdz (wakil Khalifah bidang administrasi), dan semua pejabat dalam departemen lainnya berkedudukan sebagai muwazhzhaf akadnya ijârah (kontrak kerja). Status mereka adalah ‘ajîr (pekerja/karyawan), sehingga berhak mendapatkan gaji atas kerja yang mereka lakukan. Konsep penggajian ini dikembalikan pada hukum syara’, dimana setiap ajir dipekerjakan dengan akad muamalah berdasarkan keridhoan pihak yang bersangkutan. Tiap ajir mendapat gaji berbeda-beda sesuai kontrak kerjanya dengan memperhatikan aspek waktu kerja, job description, skill/kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas tersebut dsb. Dengan kata lain sistem penggajian dalam Islam sangat mengharga profesionalitas pekerjaan.

Ketentuan berbeda diberlakukan untuk posisi al-hâkim (penguasa/pejabat publik). Selain Khalifah, yang termasuk al-hâkim adalah mu’âwin tafwîdh dan penguasa di sebuah wilayah tertentu (wali dan ‘âmil). Tugas khalifah amat berat, tentu kalau masih harus disibukkan mencari nafkah, tugasnya sebagai khalifah bisa terbengkalai. Untuk memenuhi kebutuhannya, dia memerlukan santunan. Santunan itu bukan ‘ujrah (gaji), melainkan kompensasi dari pengekangan dirinya dari bekerja karena melaksanakan tugas negara. Syara’ mengizinkan kepada khalifah untuk mendapatkan ta’wîdh (kompensasi).

Ketika diangkat sebagai khalifah tepat sehari sesudahnya, Abu Bakar r.a. terlihat berangkat ke pasar dengan barang dagangannya. Umar kebetulan bertemu dengannya di jalan dan mengingatkan bahwa di tangan Abu Bakar sekarang terpikul beban kenegaraan yang berat. “Mengapa kau masih saja pergi ke pasar untuk mengelola bisnis? Sedangkan negara mempunyai begitu banyak permasalahan yang harus dipecahkan…” sentil Umar. Mendengar itu, Abu Bakar tersenyum. “Untuk mempertahankan hidup keluarga,” ujarnya singkat. “maka aku harus bekerja.” lanjut Abu Bakar.

Kejadian itu membuat Umar berpikir keras. Maka ia pun, bersama sahabat yang lain berkonsultasi dan menghitung pengeluaran rumah tangga khalifah sehari-hari. Tak lama, mereka menetapkan gaji tahunan 2,500 dirham untuk Abu Bakar, dan kemudian secara bertahap, ditingkatkan menjadi 6,000 dirham per tahun. Jika dikonversikan pada rupiah, maka gaji Khalifah Abu Bakar hanya sebesar Rp. 72 juta dalam setahun, atau sekitar Rp 6 juta dalam sebulan. Abu Bakar tidak pernah mengambil seluruh gajinya.

Pada suatu hari istrinya berkata kepada Abu bakar, “Aku ingin membeli sedikit manisan.”

Abu Bakar menyahut, “Aku tidak memiliki uang yang cukup untuk membelinya.”Istrinya berkata, “Jika engkau ijinkan, aku akan mencoba untuk menghemat uang belanja kita sehari-hari, sehingga aku dapat membeli manisan itu.”. Abu Bakar menyetujuinya.

Maka mulai saat itu istri Abu Bakar menabung sedikit demi sedikit, menyisihkan uang belanja mereka setiap hari. Beberapa hari kemudian uang itu pun terkumpul untuk membeli makanan yang diinginkan oleh istrinya. Setelah uang itu terkumpul, istrinya menyerahkan uang itu kepada suaminya untuk dibelikan bahan makanan tersebut. Namun Abu Bakar berkata, “Nampaknya dari pengalaman ini, ternyata uang tunjangan yang kita peroleh dari Baitul Mal itu melebihi keperluan kita.” Lalu Abu bakar mengembalikan lagi uang yang sudah dikumpulkan oleh istrinya itu ke Baitul Mal. Dan sejak hari itu, uang tunjangan beliau telah dikurangi sejumlah uang yang dapat dihemat oleh istrinya.

Inilah tipe pemimpin kaum muslimin yang sejati, seorang pemimpin yang lebih mengutamakan pelayanan pada ummatnya daripada memikirkan usaha untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya. Akankah ummat ini akan dipimpin oleh seorang seperti Abu Bakar kelak ? Jika ummat istiqomah menjalankan Islam secara kaffah di segenap aspek kehidupan insya Allah harapan tersebut akan terwujud.

Wallahu a’lam bi ashowab

Satu pemikiran pada “Polemik Naiknya Gaji Pejabat di Tengah Kemiskinan Rakyat

  1. assalamu’alaykum , permisi , ikut nimbrung. Tampaknya perlu pemberian konpensasi seperti , gaji , honor dll, dalam satuan dinarEmas dan dirhamPerak , agar ada kesetaraan , aman dari inflasi dan sesuai syar-i , bisa merujuk ke wakalanusantara.com.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s