HUKUM TAQLID (1)

 

 

 

 

 

(FAKTA TENTANG TAQLID)

(Dikutip dari Kitab Syakhsiyah Islamiyah Jilid I)

Definisi taqlid baik menurut bahasa atau pun syara’ menunjukkan bahwa setiap orang yang mengikuti orang lain dalam suatu perkara disebut orang yang bertaqlid. Yang dilihat disini adalah pengikutan terhadap orang lain. Dengan demikian orang-orang yang mengetahui hukum syara’ ada dua macam. Pertama, mujtahid, dan yang kedua adalah muqallid. Tidak ada orang yang ketiga. Kenyataan menunjukkan bahwa seseorang terkadang mengambil sesuatu yang dihasilkannya sendiri melalui ijtihadnya, atau seseorang mengambil sesuatu yang dicapai oleh orang lain melalui ijtihad orang tersebut, dan faktanya tidak pernah keluar dari dua kondisi ini. Dari sini dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang bukan mujtahid adalah muqallid,bagai-mana pun jenisnya.

Yang menjadi perhatian dalam taqlid adalah pengambilan hukum dari orang lain tanpa memandang keadaan orang yang mengambilnya, apakah dia mujtahid atau pun bukan. Boleh bagi seorang mujtahid bertaqlid dalam suatu masalah kepada mujtahid lainnya, sekalipun dia mampu berijtihad. Dalam kondisi ini dia menjadi muqallid dalam masalah tersebut. Pada satu hukum terkadang seorang muqallid menjadi seorang mujtahid, dan terkadang tidak menjadi mujtahid. Pada diri seseorang kadangkala dia menjadi mujtahid, kadangkala menjadi seorang muqallid.

Seorang mujtahid, apabila telah mencapai keahlian dalam berijtihad pada suatu masalah, dan berijtihad dalam masalah tersebut  dan menghasilkan hukum pada masalah tersebut, maka tidak boleh baginya untuk bertaqlid kepada mujtahid lain yang berbeda hasil ijtihadnya. Ia tidak boleh meninggalkan sangkaannya dalam masalah tersebut kecuali dalam empat keadaan:

1. Apabila tampak jelas baginya bahwa dalil yang dijadikan sandaran dalam ijtihadnya adalah dla’if (lemah) dan dalil mujtahid lain (selain dia) lebih kuat dalilnya.

Dalam kondisi ini wajib baginya meninggalkan hukum hasil ijtihadnya dengan segera, dan mengambil hukum yang lebih kuat dalilnya. Diharamkan atasnya bertahan terhadap hukum pertama yang dihasilkan melalui ijtihadnya, dan tidak menghalang-halanginya untuk mengambil hukum yang baru, yang menyendiri sebagai mujtahid baru pada hukum tersebut, atau keberadaan hukum tersebut tidak dikomentari oleh seorang pun sebelumnya, maka hal ini bertentangan dengan at-taqawwa (pengambilan dalil yang kuat), karena yang dijadikan acuan adalah kekuatan dalil bukan banyaknya orang yang mengambil pendapatnya atau lebih dahulunya pendapat tersebut.

Banyak ijtihad para sahabat yang tampak kesalahannya bagi para tabi’in atau para tabi’it tabi’in. Apabila terbukti baginya bahwa dalil tersebut lemah, dan dalil lain tampak lebih kuat tanpa melihat lagi dalil-dalil seluruhnya serta tanpa mengistinbath lagi, maka dalam kondisi semacam ini dia menjadi seorang muqallid, karena mengambil pendapat orang lain beradasarkan tarjih (pengutamaan dalil yang kuat).

Akan tetapi seorang muqallid yang menjumpai dua hukum (untuk satu kasus-pen), lalu dia mentarjih salah satu dari hukum tadi berdasarkan tarjih yang syar’i. Jika tampak bahwa dalilnya lemah dan dalil orang lain lebih kuat, kemudian mempertimbangkan, meneliti, dan melakukan istinbath (lagi) hingga dihasilkan pendapat (baru) yang sama dengan pendapat lain, dalam kondisi ini statusnya bukan lagi seorang muqallid melainkan seorang mujtahid yang memiliki kesalahan dalam ijtihadnya yang pertama, lalu kembali kepada pendapat kedua yang diistinbathnya sendiri, seperti yang pernah terjadi dengan Imam as-Syafi’i dalam beberapa kasus.

2. Apabila tampak bagi seorang mujtahid bahwa mujtahid lain lebih mampu dalam mengkaitkan (suatu perkara), atau lebih memahami fakta dan lebih kuat pemahamannya terhadap dalil-dalil, atau pemahaman dalil-dalil sam’iyyatnya lebih banyak, atau alasan lainnya, sehingga ia mentarjih sendiri bahwa pendapat mujtahid lain tadi lebih mendekati pada kebenaran dalam memahami masalah tertentu, atau lebih faham terhadap hakekat sebenarnya, maka dalam kondisi seperti ini ia boleh meninggalkan hasil ijtihadnya dan mengikuti mujtahid yang ia percayai ijtihadnya melebihi kepercayaannya terhadap ijtihadnya sendiri. Benarlah perkataan Asy-Sya’bi bahwa Abu Musa meninggalkan pendapatnya lalu ikut perkataan Umar, Zaid meninggalkan pendapatnya dan ikut pendapat Ubay bin Ka’ab, dan Abdullah meninggalkan pendapatnya serta ikut pendapat Umar. Banyak peristiwa meriwayatkan tentang Abu Bakar dan Umar yang meninggalkan  pendapatnya lalu ikut pendapat Ali pada peristiwa-peristiwa tertentu. Ini menunjukkan bahwa seorang mujtahid meninggalkan pendapatnya dan ikut pendapat yang lain berdasarkan kepercayaannya pada ijtihad tersebut. Namun hukumnya dibolehkan (bagi seorang mujtahid), bukan diwajibkan.

3. Seorang Khalifah yang mengadopsi suatu hukum yang berbeda dengan hukum hasil ijtihadnya. Dalam kondisi semacam ini ia harus meninggalkan hasil ijtihadnya dan mengambil hukum yang telah diadopsi oleh seorang Imam, karena Ijma’ sahabat telah menyepakati bahwa perintah seorang Imam menghilangkan perselisihan dan perintahnya dilaksanakan oleh seluruh kaum Muslim.

4. Adanya pendapat yang bertujuan menyatukan (sikap) kaum Muslim dan dalam rangka kemaslahatan kaum Muslim. Dalam kondisi semacam ini boleh seorang mujtahid meninggalkan hasil ijtihadnya dan mengambil hukum yang bertujuan menyatukan (sikap) kaum Muslim. Contohnya seperti yang terjadi dengan pembaiatan Utsman. Diriwayatkan bahwa Abdurrahman bin ‘Auf setelah (sebelumnya) bertanya kepada banyak orang, baik itu ketika berdua, sendirian, tengah berkumpul, atau mendatangi masing-masing kelompok, baik dengan cara rahasia maupun terang-terangan, lalu mengumpulkan orang-orang untuk datang ke masjid. Setelah itu dia menaiki mimbar lalu berdo’a dengan do’a yang panjang. Kemudian memanggil Ali dan menggamit tangannya seraya berkata kepadanya: ‘Apakah engkau bersedia membai’atku agar engkau menjalankan kitab Allah dan Sunnah RasulNya dan hal-hal yang menjadi pendapat dua orang Khalifah setelah beliau, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab? Ali menjawab: ‘Aku akan membai’at engkau berdasarkan Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah, dan aku akan berijtihad sesuai dengan pendapatku (sendiri)’. Lalu Abdurrahman bin Auf melepaskan tangan Ali dan memanggil Utsman seraya berkata kepadanya: ‘Apakah engkau bersedia membai’atku agar engkau menjalankan kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, dan hal-hal yang menjadi pendapat dua orang Khalifah setelah beliau yaitu Abu Bakar dan Umar?’ Utsman menjawab: ‘Allahumma na’am (Ya Allah, ya aku akan menjalankannya)’. Lalu Abdurrahman menengadahkan kepalanya ke atas atap mesjid dan tangannya masih pada tangan Utsman, seraya berkata tiga kali: ‘Ya Allah dengarkan dan saksikanlah’. Kemudian dia membai’at Utsman, maka berdesakanlah orang-orang yang berada di dalam masjid membai’at Utsman, sehingga Ali sendiri harus menyingkirkan banyak orang untuk bisa membai’at Utsman. Yang dilakukan Abdurrahman adalah meminta kepada mujtahid, yaitu Ali dan Utsman agar meninggalkan ijtihadnya dan mengikuti ijtihad Abu Bakar dan Umar dalam semua masalah, baik masalah yang yang di dalamnya ada ijtihadnya dan pendapatnya bertentangan dengan pendapat Abu Bakar dan Umar, atau salah satu diantara mereka, atau dia belum berijtihad dalam masalah tersebut. Para sahabat setuju dengan hal ini, dan mereka membai’at Utsman. Bahkan Ali yang telah menolak untuk meninggalkan ijtihadnya pun ikut membai’at Utsman. Hanya saja hal ini boleh (dilakukan) oleh seorang mujtahid, bukan wajib. Alasannya, Ali tidak menerima untuk meninggalkan ijtihadnya lalu ikut pada ijtihad Abu Bakar dan Umar. Dan tidak seorangpun yang mengingkari hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa hal ini adalah boleh, bukan wajib.

Ini semuanya mengenai seorang mujtahid apabila dia benar-benar berijtihad dan ijtihadnya menghasilkan suatu hukum terhadap suatu masalah. Sedangkan jika seorang mujtahid belum pernah berijtihad dalam suatu masalah maka boleh baginya mengikuti (mujtahid) yang lain, dan boleh pula baginya tidak berijtihad dalam masalah tersebut. Sebab, ijtihad adalah fardlu kifayah, bukan fardlu ‘ain. Apabila telah diketahui hukum Allah dalam suatu masalah maka tidak wajib bagi seorang mujtahid untuk berijtihad dalam masalah tersebut. Boleh baginya berijtihad dan boleh juga mengikuti mujtahid lain dalam masalah tersebut. Benarlah perkataan Umar kepada Abu Bakar ‘Pendapat kami mengikuti pendapat engkau’, dan benar pula Umar bahwa, apabila ia sulit mendapatkan keputusan dari Al-Quran dan Sunnah, dan dalam keputusan tersebut ada pertentangan (pendapat) maka ia akan melihat apakah Abu Bakar memiliki keputusan. Apabila Abu Bakar memiliki pendapat pada masalah tadi maka Umar memutuskan dengannya. Begitu pula benar sikap Ibnu Mas’ud ra yang (sering) mengambil pendapat Umar ra. Hal semacam ini disaksikan dan didengar oleh para sahabat dalam beberapa peristiwa yang berbeda-beda, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Dengan demikian hal ini menjadi Ijma sukuti. Inilah fakta taqlidnya seorang mujtahid.

Adapun fakta taqlid yang bukan dilakukan seorang mujtahid, baik orang yang terpelajar atau pun orang awam, maka apabila dipaparkan kepadanya suatu masalah tidak ada jalan baginya kecuali menanyakan masalah tersebut secara keseluruhan. Allah Swt tidak menganggap suatu ibadah bagi hambanya dengan ketidaktahuan tentang hukumnya. Allah SWT menganggap suatu ibadah bagi hambanya berdasarkan ilmu (mengetahui) hukumnya. Allah Swt berfirman:

Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu. (TQS. al-,Baqarah [2]: 282) Maksudnya, Allah Swt mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, maka bertakwalah kepada Allah. Dengan demikian harus berilmu sebelum bertakwa, karena timbulnya takwa setelah mendapatkan ilmu. Ini merupakan urutan secara akal dan urutan secara akal mengharuskan adanya ilmu lebih dulu, baru amal. Seolah-olah ketika Allah mengatakan: ‘Bertakwalah kalian kepada Allah’ maka timbul dalam benak bagaimana takwa itu, lalu Allah menjawab: ‘Bahwa Allah mengajarkan kepada kalian, maka hendaknya kalian bertakwa’. Jadi, ilmu harus didahulukan daripada amal. Karena itu wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari hukum-hukum Allah yang berkaitan langsung dengan perbuatan yang harus dijalankan, sebelum dia melaksanakannya, karena tidak mungkin beramal tanpa ilmu. Untuk mengetahui hukum-hukum tersebut mengharuskan bertanya (tentang persoalan tersebut) sehingga ia mengambil hukum itu dan beramal berdasarkan hukum tersebut. Dengan demikian ia menjadi seorang muqallid. Allah Swt berfirman:

“Bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.” (TQS. an-Nahl [16]: 43)

Firman Allah ini berbentuk umum, mencakup seluruh orang yang diseru. Rasulullah saw bersabda pada hadits (tentang) orang yang retak kepalanya:

“Tidakkah mereka bertanya apabila tidak mengetahui. Sesungguhnya obat kebodohan itu hanyalah bertanya.” (Dikeluarkan Abu Dawud dari Jabir ra)

Orang-orang awam pada masa sahabat senantiasa meminta fatwa kepada para mujtahid, dan mereka (orang yang awam) mengikuti para mujtahid dalam hukum-hukum syara’. Para mujtahid dengan segera menjawab pertanyaan mereka tanpa menunjukkan (menyebutkan) dalil. Para mujtahid (lain) juga tidak melarang mereka mengenai hal tersebut. Semua ini terjadi tanpa ada yang mengingkari. Berarti hal ini merupakan Ijma’. Kaum Muslim melakukan hal yang sama pada masa tabi’in dan tabi’it tabi’in yang telah diriwayatkan dalam ribuan peristiwa.

Orang yang terpelajar dan awam boleh bertaqlid kepada orang lain dalam hukum syara’, maksudnya bertanya kepada orang lain. Demikian juga boleh baginya (orang yang terpelajar dan awam) untuk mengajarkan atau memberitahukan hukum syara’ tersebut kepada orang lain hal-hal yang memang diketahuinya, karena terbukti bahwa ia telah mengetahuinya dengan pengetahuan yang benar, dan ia mengambil hukum syara’ tersebut dalam rangka untuk diamalkan. Dengan kata lain telah terbukti baginya bahwa hal itu adalah hukum syara’. Sedangkan jika dia tidak tsiqah (percaya) dengan hukum tersebut karena ketidaktsiqahannya terhadap kebenaran (dalil) darinya, atau karena ketidaktsiqahannya dengan agama orang yang mengajarkannya, maka tidak boleh baginya mengajarkan hukum tersebut kepada orang lain dan beramal dengan hukum tersebut. Apabila ia mengatakannya juga, hendaklah ia berkata bahwa itu bukan pendapatnya. Namun, boleh bagi orang yang mempelajari suatu hukum untuk mengajarkannya kepada yang lain, karena setiap orang yang mengetahui suatu masalah berarti dia dianggap sebagai orang yang alim dan ketika telah nyata dirinya terpercaya dengan pengetahuan dan kebenaran perkataannya dalam masalah tersebut. Terdapat larangan menyembunyikan ilmu. Rasulullah bersabda:

“Barangsiapa yang menyembunyikan ilmu yang diketahuinya maka ia akan dipasangkan kendali (dibelenggu) pada hari kiamat dengan belenggu dari api neraka.” (Dikeluarkan Ahmad dari Abu Hurairah)

Hadits ini berbentuk umum, mencakup satu (jenis) pengetahuan atau pun tentang banyak masalah. Orang yang belajar tidak dianggap sebagai muqallid tehadap orang yang mengajarkannya. Ia adalah muqallid mujtahid yang telah mengistinbath hukum syara’. Ia mempelajari hukum tersebut sebagai pelajaran, karena taqlid tidak dilakukan kecuali taqlid kepada seorang mujtahid bukan taqlid kepada seorang yang alim. Sejauh apapun tingkatan ilmu seseorang yang bukan mujtahid, tetap tidak boleh bertaqlid kepada mereka, karena mereka adalah ulama. Yang dibolehkan hanyalah belajar kepada meraka, bukannya bertaqlid.

Seorang muqallid tidak boleh memilih perkara yang di dalamnya terdapat perselisihan, seperti jika (di dalamnya ada) mujtahid berselisih tentang dua pendapat, lalu hal semacam itu ada pada muqallid. Dengan kata lain tidak boleh ada hukum syara’ bagi seorang muqallid (yang mengandung) dua pendapat, sehingga sebagian orang menyangka dua pendapat tersebut yang dinisbahkan kepada seorang muqallid sama posisinya dengan pendapat yang lainnya, sehingga mereka menyangka bahwa seorang muqallid dapat memilih dua pendapat tersebut, lalu mengikuti keinginannya dan mengikuti apa yang sesuai dengan tujuannya, bukan yang berlawanan dengan tujuannya.

Seorang muslim diperintahkan untuk mengambil satu hukum syara’. Hukum syara’ adalah seruan Syari’, dan seruan Syari’ hanya satu, tidak berbilang. Apabila pemahamannya berbilang berarti pemahaman tersebut merupakan hukum syara’ bagi orang yang memahami dan bagi orang yang mengikutinya, dan yang selainnya bukan hukum syara’ baginya. Jadi, bagaimana mungkin seorang muqallid mengambil dua pendapat yang berbeda? Apabila seorang muqallid mengambil dua pendapat (dari) dua orang mujtahid yang berbeda, maka masing-masing mujtahid tadi mengikuti dalil yang mengharuskannya berseberangan dengan apa yang dimiliki pendapat (lainnya). Mereka berdua adalah dua orang yang memilki dalil yang saling berlawanan. Mengikuti salah satunya dengan (memperturutkan) hawa nafsu dilarang. Allah Swt berfirman: “

Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu.” (TQS. an-Nisa [4]: 135)

Tidak ada jalan bagi seorang muqallid kecuali melakukan tarjih. Dua orang (pendapat) mujtahid yang dinisbahkan kepada orang awam bagaikan dua dalil yang dinisbahkan kepada seorang mujtahid. Jadi, sama-sama wajib bagi seorang mujtahid untuk mentarjih antara dalil-dalil yang bertolak belakang. Demikian pula wajib atas seorang muqallid mentarjih antara hukum-hukum yang bertolak belakang. Seandainya boleh menjadikan hawa nafsu dan tujuan-tujuan (yang diinginkannya) sebagai hakim dalam masalah ini, berarti hal itu bagi seorang hakim. Akan tetapi hal ini batil berdasarkan Ijma’ sahabat. Demikian pula dalam al-Quran terdapat rambu-rambu Qur’ani yang menafikan mengikuti hawa nafsu, yaitu firman Allah Swt: “Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya).” (TQS. an-Nisa [4]: 59)

Seorang muqallid, yang (memiliki dua pendapat yang bertentangan dari dua orang mujtahid) harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu kembali kepada yang mentarjih dan diridlai oleh Allah dan RasulNya. Hal sama juga terjadi pada seorang mujtahid yang harus kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya. Kembali kepada sesuatu yang diridlai Allah dan Rasul-Nya berarti jauh dari memperturutkan hawa nafsu dan syahwat. Seorang muqallid harus memilih satu pendapat, dan pilihan tersebut berdasarkan kepada orang

yang mentarjih dan diridlai oleh Allah dan Rasul-Nya. Seorang muqallid tidak mungkin mengamalkan dua pendapat yang saling bertolak belakang. Memilih salah satu mazhab atau salah satu hukum yang saling berbeda tanpa (bantuan) orang yang mentarjih sama saja dengan pilihan yang memperturutkan hawa nafsu dan syahwat. Hal ini bertentangan dengan makna kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Perkara penting dan utama yang dilakukan oleh seorang muqallid dalam mentarjih (pendapat) seorang mujtahid dengan mujtahid lain atau mentarjih suatu hukum dari banyak hukum, adalah al-a’lamiyyah (yang lebih mengetahui). Terdapat dalam hadits Ibnu Mas’ud bahwa Nabi saw bersabda:

“Wahai Abdullah bin Mas’ud’. Aku menjawab: ‘Kupenuhi panggilanmu wahai Rasulullah dengan senang hati’. Beliau bertanya: ‘Apakah engkau (Abdullah bin Mas’ud) tahu siapa orang yang paling mengetahui? Kujawab: ‘Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui’. Beliau berkata: ‘Sesungguhnya orang yang paling mengetahui adalah orang yang lebih mampu melihat al-haq (kebenaran) apabila orang-orang telah berselisih, sekalipun ia tidak banyak berbuat dan sekalipun ia merayap melalui punggungnya. (Dikeluarkan al- Hakim dalam al-Mustadrak)

Dengan demikian seorang muqallid mentarjih orang yang dianggapnya lebih mengetahui dan adil, karena adil merupakan syarat diterimanya kesaksian seorang saksi. Menyampaikan hukum syara’ dalam ta’lim merupakan kesaksian bahwa hal ini adalah hukum syara’. Maka dalam penerimaan hukum harus (terpenuhi) adilnya seorang pengajar. Sifat ‘adalah (adil) orang yang melakukan istinbath hukum merupakan hal yang utama. Jadi, adil adalah syarat yang harus dimiliki oleh orang yang kita jadikan rujukan dalam pengambilan hokum syara’, baik mujtahid atau pun mu’allim (pengajar). Adil merupakan perkara yang bersifat pasti. Sedangkan ilmu merupakan murajjih (pengrajih). Barangsiapa yang meyakini bahwa Imam Syafi’i lebih mengetahui dan kebenaran lebih dominan pada mazhabnya, maka tidak boleh baginya mengambil mazhab yang bertentangan dengannya berdasarkan hawa nafsu. Dan barangsiapa yang meyakini bahwa Ja’far ash-Shadiq lebih mengetahui dan kebenaran lebih dominan pada mazhabnya maka tidak boleh mengambil mazhab yang bertentangan dengannya berdasarkan hawa nafsu. Ia harus mengambil pendapat (mazhab)nya bahkan ia harus mengambil apapun yang berlawanan dengan mazhabnya apabila baginya tampak lebih kuatberdasarkan kekuatan dalil.

Tarjih merupakan perkara penting dan keberadaan tarjih tidak boleh dilandasi dengan (alasan lebih) enak, atau (memperturutkan) hawa nafsu. Seorang muqallid tidak memilih-milih beberapa mazhab pada setiap masalah yang menurutnya lebih baik. Proses tarjih itu (baginya) bagaikan mentarjih dua dalil yang bertolak belakang pada diri seorang mujtahid. Tarjih bertumpu pada kebenaran informasi (pengetahuan) yang ada padanya berlandaskan indikasi-indikasi. Ini jika tarjih dilakukan secara keseluruhan, bukan untuk setiap hukum. Proses tarjih dalam taqlid ada dua macam. Pertama, tarjih umum, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan orang yang ingin diikuti, seperti Ja’far ash-Shadiq, Malik bin Anas misalnya. Kedua, tarjih khusus, yaitu pada satu hukum syara’ yang ingin diikuti dan terdapat unsur a’lamiyah (lebih mengetahui) pada kedua hal diatas.

Kejadian yang terjadi di Madinah di masa Imam Malik akan dianggap bahwa beliau adalah orang yang paling mengetahui kejadiannya daripada Abu Yusuf. Dan kejadian yang terjadi di Kufah di masa Ja’far akan dianggap bahwa beliau adalah orang yang paling mengetahui kejadiannya daripada Ahmad bin Hambal. Ini dari segi kejadian. Adapun dari segi orang yang mengikuti, maka kembali kepada informasi yang sampai pada muqallid tadi tentang seorang mujtahid. A’lamiyah bukanlah satu-satunya (unsur) pentarjih, juga bukan sebagai pentarjih untuk taqlid, melainkan pentarjih secara keseluruhan bagi orang yang taqlid dan bagi hukum yang ingin diikutinya secara keseluruhan. Sedangkan pentarjih yang hakiki yang berkaitan dengan hukum adalah kekuatan dalil yang disandarkan kepadanya. Namun, karena seorang muqallid tidak mengenal dalil maka dianggaplah aspek a’lamiyah (sebagai unsur pentarjih secara umum-pen). Dalam pembahasan ini terdapat banyak pentarjih yang qualified (dan) bermacam-macam sesuai dengan perbedaan kondisi para muqallidnya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s